JAKARTA-FOKUSINEWS.COM-Ketua Umum FRN Counter Polri Nusantara, Agus Flores, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jaringan wartawan Fast Respon (FRN) di berbagai wilayah Indonesia agar meningkatkan peran jurnalistik dalam mengawal program Kapolri sekaligus memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan hukum dan keamanan di tengah masyarakat.
Instruksi tersebut secara khusus menyoroti pentingnya pengawasan terhadap peredaran narkotika, keberadaan lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkoba, serta indikasi adanya pihak-pihak yang diduga melindungi atau menjadi beking aktivitas kejahatan ilegal.
Agus Flores menekankan bahwa wartawan FRN dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga kota harus lebih peka terhadap persoalan masyarakat. Jaringan pers di daerah diharapkan tidak hanya hadir ketika kegiatan seremonial berlangsung, tetapi juga mampu mengungkap berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian aparat penegak hukum.
WARTAWAN FRN DIMINTA MENJADI MATA DAN TELINGA MASYARAKAT
Dalam menjalankan instruksi tersebut, seluruh wartawan FRN diharapkan aktif memantau perkembangan situasi di wilayah masing-masing, terutama terhadap dugaan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Informasi mengenai peredaran narkoba, praktik perjudian, pertambangan ilegal, penyalahgunaan kewenangan, hingga dugaan keterlibatan oknum yang melindungi aktivitas melawan hukum harus menjadi perhatian serius.
Namun, setiap informasi wajib melalui proses verifikasi dan konfirmasi. Pemberitaan tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi, kabar sepihak, ataupun tuduhan tanpa bukti.
Pers harus bekerja berdasarkan fakta, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
DUGAAN SARANG NARKOBA JANGAN DIBIARKAN MERUSAK GENERASI
Persoalan narkotika menjadi salah satu perhatian utama dalam instruksi tersebut. Keberadaan lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. Dampak penyalahgunaan narkotika bukan hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda, merusak ketahanan keluarga, serta berpotensi meningkatkan berbagai tindak kriminalitas.
Karena itu, wartawan FRN diharapkan berani menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun melaporkannya melalui saluran resmi kepolisian.
Apabila ditemukan dugaan adanya pihak yang melindungi jaringan peredaran narkoba, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penyelidikan aparat berwenang, bukan dijadikan dasar untuk menghakimi seseorang tanpa proses hukum.
DUGAAN BEKING KEJAHATAN ILEGAL HARUS MENJADI PERHATIAN APARAT
Tidak kalah penting, Agus Flores juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap dugaan keterlibatan oknum yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal.
Praktik pembekingan, apabila terbukti, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Oleh sebab itu, setiap indikasi keterlibatan oknum harus diungkap melalui pemberitaan yang profesional, disertai bukti pendukung, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Namun, setiap orang juga tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.
KAWAL PROGRAM KAPOLRI, TETAP KRITIS DAN INDEPENDEN
Instruksi mengawal program Kapolri tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban wartawan untuk selalu membenarkan setiap tindakan aparat kepolisian.
Sebaliknya, fungsi kontrol sosial pers harus tetap berjalan secara independen. Wartawan wajib memberikan apresiasi terhadap keberhasilan institusi Polri, tetapi juga harus berani menyampaikan kritik apabila ditemukan dugaan penyimpangan, pelanggaran prosedur, atau pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 3 mengenai fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sementara itu, Kode Etik Jurnalistik mengamanatkan wartawan untuk bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.
FRN DITUNTUT MENJAGA PROFESIONALISME JURNALISTIK
Instruksi Agus Flores menjadi pengingat bahwa tanggung jawab wartawan tidak berhenti pada aktivitas mengumpulkan informasi dan menerbitkan berita.
Lebih dari itu, wartawan dituntut memiliki kepekaan sosial, keberanian mengungkap fakta, serta konsistensi menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan profesinya.
Pengawasan terhadap dugaan peredaran narkoba dan kejahatan ilegal harus dilakukan melalui kerja jurnalistik yang bertanggung jawab, bukan tindakan main hakim sendiri ataupun kegiatan penindakan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Masyarakat membutuhkan pers yang berani, profesional, dan tidak mudah dibungkam oleh kepentingan tertentu. Sebab, ketika dugaan kejahatan tidak mendapat perhatian, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
FRN COUNTER POLRI NUSANTARAMENGAWAL, MENGAWASI, DAN MENYAMPAIKAN FAKTA DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT.
