The symptoms of COVID‑19 can vary but often include fever,[7] fatigue, cough, breathing difficulties, loss of smell, and loss of taste.[8][9][10] Symptoms may begin one to fourteen days after exposure to the virus. At least a third of people who are infected do not develop noticeable symptoms.[11][12] Of those who develop symptoms noticeable enough to be classified as patients, most (81%) develop mild to moderate symptoms (up to mild pneumonia), while 14% develop severe symptoms (dyspnea, hypoxia, or more than 50% lung involvement on imaging), and 5% develop critical symptoms (respiratory failure, shock, or multiorgan dysfunction).[13] Older people have a higher risk of developing severe symptoms. Some complications result in death. Some people continue to experience a range of effects (long COVID) for months or years after infection, and damage to organs has been observed.[14] Multi-year studies on the long-term effects are ongoing.[15]

COVID‑19 transmission occurs when infectious particles are breathed in or come into contact with the eyes, nose, or mouth. The risk is highest when people are in close proximity, but small airborne particles containing the virus can remain suspended in the air and travel over longer distances, particularly indoors. Transmission can also occur when people touch their eyes, nose, or mouth after touching surfaces or objects that have been contaminated by the virus. People remain contagious for up to 20 days and can spread the virus even if they do not develop symptoms.[16]

Testing methods for COVID-19 to detect the virus’s nucleic acid include real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT‑PCR),[17][18] transcription-mediated amplification,[17][18][19] and reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT‑LAMP)[17][18] from a nasopharyngeal swab.[20]

Several COVID-19 vaccines have been approved and distributed in various countries, many of which have initiated mass vaccination campaigns. Other preventive measures include physical or social distancing, quarantining, ventilation of indoor spaces, use of face masks or coverings in public, covering coughs and sneezes, hand washing, and keeping unwashed hands away from the face. While drugs have been developed to inhibit the virus, the primary treatment is still symptomatic, managing the disease through supportive care, isolation, and experimental measures.

Artikel Coronavirus disease 2019 pertama kali tampil pada FokusiNews.

​Ketua Umum BPD HIPMI Kaltara, Ade Kurniawan, mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para generasi muda dan pelaku usaha, untuk terus mengobarkan semangat persatuan, gotong royong, dan optimisme dalam mengisi kemerdekaan.

Dalam pernyataannya, Ade Kurniawan menekankan bahwa usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum penting untuk memperkuat peran strategis dunia usaha dalam menjaga kemandirian nasional.

​”81 tahun Indonesia merdeka, mari terus kobarkan semangat persatuan, gotong royong, dan optimisme untuk membangun Indonesia yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” ujar Ade Kurniawan.

​Sebagai wadah bagi para pengusaha muda, HIPMI Kaltara berkomitmen penuh untuk mengambil bagian aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta menghadirkan inovasi kreatif bagi kemajuan bangsa. Semangat kemerdekaan bagi dunia usaha diterjemahkan melalui aksi nyata untuk memastikan roda perekonomian terus berputar demi melahirkan bibit-bibit pengusaha muda baru di Tanah Air.

​Melalui jajaran pengurus yang solid, BPD HIPMI Kaltara mengajak seluruh kader untuk terus mengisi kemerdekaan dengan berkarya untuk bangsa, berinovasi demi kemajuan, berwirausaha untuk kemandirian, serta senantiasa bersatu demi Indonesia yang lebih baik.

Baca juga

Pesan Ketua Umum BPP HIPMI: Mandiri Ekonomi untuk Indonesia Maju

Senada dengan semangat di daerah, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP HIPMI), Ade Jona Prasetyo, turut menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar mengenang sejarah masa lalu, melainkan momentum untuk menentukan arah pembangunan bangsa ke depan.

 ​”Bersatu dalam semangat kemerdekaan, berkarya untuk Indonesia maju, adil, dan berdaulat,” ujar Ade Jona Prasetyo.

​Bagi dunia usaha, kemerdekaan adalah momentum perjuangan nyata agar terciptanya kesempatan-kesempatan baru bagi perekonomian nasional. Cita-cita Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur diyakini akan terealisasi melalui ketahanan ekonomi yang dibangun oleh tangan-tangan kreatif anak bangsa, berlandaskan semboyan abadi: Pengusaha Pejuang – Pejuang Pengusaha. (SS)

Laporan:  Sahbudiman

Artikel Semangat HUT ke-81 RI, BPD HIPMI Kaltara Komitmen Cetak Pengusaha Muda dan Gerakkan Ekonomi Daerah pertama kali tampil pada FokusiNews.

Di tengah perubahan teknologi dan semakin pesatnya perkembangan media digital, Radio Berkah terus mempertahankan eksistensinya sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
Memasuki usia ke-23 tahun, Radio Berkah diharapkan semakin mampu meningkatkan kualitas siaran dan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Tidak hanya melalui siaran radio, perkembangan teknologi juga membuka peluang bagi Radio Berkah untuk memperkuat kehadirannya melalui berbagai platform digital. Dengan demikian, informasi dan program-program positif dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama generasi muda.

Keberadaan Radio Berkah juga memiliki peran penting dalam mendukung komunikasi pembangunan daerah. Berbagai informasi mengenai pelayanan publik, program pemerintah, pendidikan, sosial, budaya, hingga potensi daerah dapat disampaikan secara lebih dekat dan mudah diterima masyarakat.

Di era banjir informasi, keberadaan media yang menyajikan informasi secara akurat dan bertanggung jawab menjadi semakin penting. Radio Berkah diharapkan terus menjaga kualitas jurnalistik dan penyiarannya, sekaligus menghadirkan konten yang edukatif, inspiratif, dan menghibur.
Momentum ulang tahun ke-23 ini menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat semangat inovasi. Radio Berkah dituntut tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang mengikuti kebutuhan pendengar dan perubahan zaman.

Dengan semangat Informasi, Edukasi, dan Inspirasi, Radio Berkah 97.3 FM diharapkan terus menjadi ruang komunikasi yang mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menjadi bagian dari perjalanan pembangunan Kabupaten Pandeglang.
Selamat ulang tahun ke-23 Radio Berkah 97.3 FM.

Semoga semakin sukses, semakin luas jangkauan siarannya, semakin dekat dengan pendengar, dan terus menjadi media yang memberikan informasi terpercaya, edukasi yang bermanfaat, hiburan yang positif, serta inspirasi bagi masyarakat Pandeglang.

Radio Berkah 97.3 FM  23 Tahun Mengudara, Menginspirasi, dan Melayani Masyarakat. (Pungkasnya irgi)

Artikel 23 Tahun Radio Berkah 97.3 FM Terus Mengudara Mengedukasi dan Menginspirasi Masyarakat Pandeglang pertama kali tampil pada FokusiNews.

Berdasarkan dokumentasi yang diterima pada Sabtu, 29 November 2025, kondisi ruang kelas di sekolah tersebut terlihat memprihatinkan. Plafon ruang kelas tampak rusak dan berlubang besar, sehingga membahayakan keselamatan siswa dan guru saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Dinding kelas juga terlihat kusam, kotor, dan catnya mengelupas. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi siswa dalam belajar.

Sekolah yang berada di Desa Tanjungan, Kecamatan Cikeusik ini menjadi tempat menimba ilmu bagi anak-anak di sekitar wilayah tersebut. Dengan kondisi bangunan yang sudah tidak layak, para orang tua dan tenaga pendidik berharap ada perhatian dari pemerintah.

“Ini sudah lama kondisinya seperti ini. Kami khawatir kalau hujan plafonnya bisa jatuh. Anak-anak juga jadi tidak nyaman belajar,” ujar salah satu wali murid.

Pihak sekolah dan warga berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang serta Pemerintah Provinsi Banten dapat segera melakukan revitalisasi terhadap SDN Tanjungan 5. Revitalisasi sangat dibutuhkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan aman, nyaman, dan layak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang terkait rencana perbaikan sekolah tersebut. Pungkasnya (Surya)

Artikel Kondisi Memprihatinkan SDN Tanjungan 5 Cikeusik Mendesak Butuh Revitalisasi pertama kali tampil pada FokusiNews.

Dalam surat perjanjian tersebut, disebutkan adanya pemberian dana talangan tunai sebesar Rp200.000.000 dari PIHAK PERTAMA bernama Maman Rusmana kepada PIHAK KEDUA bernama Endan Sunandar.

Dana tersebut disebut digunakan untuk keperluan DP atau uang muka pembelian tanah pengganti SDN Cijakan 2 di Desa Cijakan seluas 2.066 m2 yang terkena trase Jalan Tol Serang-Panimbang.

“Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK PERTAMA telah dengan sah dan benar memberikan dana talangan berupa uang tunai kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 200.000.000,- untuk keperluan DP pembelian tanah pengganti SDN Cijakan 2,” demikian bunyi poin dalam surat perjanjian yang beredar.

Penggunaan “dana talang” dalam proses pengadaan tanah untuk instansi pendidikan ini memunculkan pertanyaan. Pasalnya, berdasarkan Juklak Juknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum termasuk Jalan Tol, pembayaran ganti rugi seharusnya dilakukan langsung oleh Lembaga Penilai dan PPK Pengadaan Tanah kepada pihak yang berhak melalui rekening, tidak melalui dana talangan dari pihak ketiga

Dasar nya Cek kembali Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Juklak Pengadaan Tanah Jalan Tol. Pasal dana talang biasanya dilarang. ungkapnya

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, BPN Pandeglang, PPK Pengadaan Tanah Tol Serang-Panimbang, maupun pihak sekolah terkait kebenaran dan prosedur penggunaan dana talangan tersebut.

Warga dan pemerhati pendidikan di Bojong berharap proses pengadaan tanah pengganti SDN Cijakan 2 berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Kami menunggu Klarifikasi dari pihak pihak yang berwenang seperti PPK Pengadaan Tanah Tol Serang-Panimbang, BPN Kab. Pandeglang, Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang & Kepala SDN Cijakan 2. Pungkasnya (Surya)

Artikel Wika Pakai Dana Talang Pembayaran Tanah Pengganti SDN Cijakan 2 Disorot, Diduga Menyalahi Juklak Juknis Pengadaan Tanah Tol pertama kali tampil pada FokusiNews.

Dalam kolom komentar live tersebut, salah satu warga dengan akun “Daun.Kararas” menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan.

“jalan saluyu mungkuk desa mekarsari kec bojong rusak parah,” tulisnya.

Keluhan warga ini menjadi pengingat bahwa perbaikan infrastruktur di wilayah pelosok masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Akses jalan yang rusak parah dikeluhkan menghambat aktivitas warga sehari-hari, mulai dari anak sekolah hingga distribusi hasil pertanian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Pandeglang maupun Pemerintah Kecamatan Bojong terkait tindak lanjut perbaikan jalan di Kp. Saluyu Desa Mekarsari.

Warga berharap aspirasi yang disampaikan melalui media sosial ini dapat segera direspon dan menjadi perhatian serius para wakil rakyat di DPRD Pandeglang agar pembangunan merata hingga ke tingkat kampung. Pungkasnya (Gi)

Artikel Warga Sorot Jalan Rusak di Kampung Saluyu Desa Mekarsari Minta Perhatian DPRD Pandeglang pertama kali tampil pada FokusiNews.

LOMBOK, Fokusinews.com — Lonjakan kunjungan wisatawan ke Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyimpan tantangan besar bagi kelestarian lingkungan. Tingginya mobilitas pelancong dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai, sehingga membebani alur pengangkutan yang selama ini masih bergantung pada penyeberangan ke daratan utama Lombok.

Hal tersebut disoroti langsung oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati Zainal A Paliwang, S.H., saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Gili Meno, Senin (10/8/2026). Ia mengingatkan bahwa peningkatan volume sampah saat musim liburan menjadi persoalan krusial yang harus segera disikapi secara komprehensif.

Selama ini, sampah dari Gili Meno masih harus diangkut menggunakan perahu menyeberang ke daratan untuk ditangani. Menurut Rahmawati, pola konvensional ini kurang efisien jika pariwisata terus berkembang pesat, mengingat volume sampah akan berlipat ganda manakala musim liburan tiba.

 “Puluhan sampah itu dibawa ke darat, dibawa ke seberang. Otomatis kalau memang lihat volume penduduknya sedikit mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika wisatawan datang, tentu di saat-saat musim libur, otomatis sampahnya akan berlipat ganda,” ujar Rahmawati.

Tingginya biaya operasional pengangkutan ke daratan mendorong politisi Fraksi Gerindra ini untuk mendirikan fasilitas pengolahan sampah mandiri sedekat mungkin dengan sumbernya di kawasan Gili. Dengan adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau fasilitas daur ulang lokal, sampah dapat diolah langsung menjadi kompos dan produk bernilai guna lainnya.

Selain persoalan kapasitas angkut, temuan sampah plastik di sejumlah titik pantai dari pelabuhan menuju lokasi kegiatan turut memprihatinkan. Rahmawati menegaskan bahwa pembersihan sampah secara berkala saja tidak cukup; penyelesaian akar masalah harus dimulai dari hulu dengan menekan penggunaan plastik sekali pakai.

Sebagai solusi konkret, ia mengusulkan adanya regulasi atau imbauan bagi pengelola wisata agar meminimalisir botol plastik sekali pakai. Penyediaan akses air minum siap konsumsi di kawasan Gili dinilai mampu mencegah wisatawan membawa terlalu banyak botol plastik dari luar daerah.

“Alangkah lebih baiknya kalau dengan pihak pengelola agar berdiskusi bagaimana agar sampah plastik itu diminimalisir. Artinya dikasih istilahnya peringatan bagaimana tidak boleh membawa botol plastik dan sebagainya, biar saja mereka mendapatkan air di sini saja,”* jelasnya.

Di luar isu lingkungan, Rahmawati turut menyoroti dinamika logistik wisatawan, termasuk insiden kecil perdebatan antara pelancong dan pengemudi speedboat akibat beban barang bawaan yang berlebihan. Mengingat rata-rata wisatawan hanya menginap selama dua hingga tiga hari di Gili Meno sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lain seperti Senggigi atau Mandalika, ia mengusulkan pembangunan fasilitas locker penitipan barang di pelabuhan penyeberangan daratan.

“Saya tadi sudah ngomong sama Pak Bupati, cari jalan keluarnya. Karena paling-paling wisatawan di sini akan menginap dua atau tiga hari. Sebaiknya dibuat di pelabuhan sana, di pelabuhan yang penyeberangan sana, dibuat tempat-tempat penitipan barang dengan locker-locker, sehingga para wisatawan tidak juga membawa barang yang berlebihan ke sini,” ungkapnya.

Kolaborasi Lintas Sektor demi Keberlanjutan Pariwisata NTB. Srikandi Parlemen ini menegaskan bahwa masa depan pariwisata Gili Meno sangat bergantung pada sinergi lintas sektoral. Pemerintah daerah, pengelola kawasan, para pelaku usaha pariwisata, hingga masyarakat lokal harus duduk bersama merumuskan kebijakan yang berpihak pada keseimbangan ekologi dan kenyamanan pelancong.
Melalui pengelolaan sampah mandiri di kawasan pulau, pembatasan plastik sekali pakai, serta penataan fasilitas logistik yang terpadu di pelabuhan, pariwisata Gili Meno diharapkan mampu terus tumbuh pesat tanpa meninggalkan beban kerusakan bagi lingkungan dan masyarakat setempat. (SS)

Laporan : Sahbudiman 

Kaperwil NTB:  Asfaran

Artikel Gili Meno Butuh Pengelolaan Sampah Mandiri: Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati Dorong Solusi Terpadu untuk Pariwisata Berkelanjutan pertama kali tampil pada FokusiNews.

Apresiasi itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari UMKM Nasional, saat BPP KAPMI Bersama jajaranya di kantor KAPMI, Rabu (12/08/2026).

Ketua Umum KAPMI Muliansyah Abdurrahman mengatakan, di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie, Kadin semakin hadir sebagai rumah besar bagi pengusaha, khususnya pengusaha muda dan pelaku UMKM. Berbagai program Kadin dinilai berdampak langsung dalam membuka akses pasar, permodalan, pelatihan, hingga digitalisasi bagi UMKM.

“Kami mengapresiasi langkah konkret Pak Anindya dan jajaran Kadin. Beliau tidak hanya bicara, tapi benar-benar turun mendorong UMKM naik kelas. Ini sejalan dengan semangat KAPMI untuk melahirkan lebih banyak pengusaha muda yang tangguh dan berdaya saing,” ujarnya.

Menurut KAPMI, peran Kadin saat ini sangat strategis di tengah tantangan ekonomi global. Sinergi antara Kadin dan organisasi pengusaha muda seperti KAPMI diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

KAPMI juga menyoroti komitmen Kadin dalam memfasilitasi pengusaha muda untuk masuk ke rantai pasok nasional dan global. Program inkubasi, pendampingan, serta kemitraan dengan BUMN dan swasta besar dinilai membuka ruang lebih luas bagi UMKM binaan pengusaha muda.

Di momentum HUT UMKM ini, KAPMI berharap kolaborasi dengan Kadin di bawah Anindya Bakrie dapat semakin diperkuat. Fokusnya pada penguatan kapasitas SDM, akses pembiayaan, hilirisasi produk, dan perluasan ekspor UMKM.

“Kami percaya, dengan kepemimpinan Pak Anindya, Kadin akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dan pengusaha dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan UMKM di Asia. Selamat Hari UMKM Nasional,” jelasnya

Hingga 2025, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Karena itu, penguatan ekosistem UMKM dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Tutup Muliansyah Abdurrahman, President Direktur MDI Group. Pungkasnya (Gi)

Artikel Di HUT UMKM, KAPMI Apresiasi Kinerja Ketum Kadin Anindya Bakrie Dukung Pengusaha Muda pertama kali tampil pada FokusiNews.

Oleh: Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M
Ketua TAGUPP Kaltim

Sebuah foto kadang bukan sekadar gambar. Ia bisa menjadi pintu untuk kembali membuka lembaran sejarah yang pernah kita lalui.

Foto kenangan tahun 1998 ini memperlihatkan dua tokoh besar bangsa yang pernah berada di puncak kepemimpinan Indonesia: Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Habibie. Sebuah potret yang hari ini, setelah perjalanan waktu hampir tiga dekade, terasa semakin memiliki makna.

Tahun 1998 adalah tahun yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Setelah memimpin Indonesia selama lebih kurang 32 tahun, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

Peristiwa itu menandai berakhirnya sebuah era sekaligus membuka pintu bagi era baru, yaitu: Reformasi.

Namun, sejarah tidak pernah sesederhana hitam dan putih.

Ada masa ketika Indonesia berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Ada masa ketika pembangunan harus dimulai dari berbagai keterbatasan. Pada masa pemerintahan Soeharto, pembangunan nasional dijalankan melalui program-program jangka panjang, termasuk Repelita. Stabilitas, pembangunan dan pemerataan menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah selama lebih dari tiga dekade.

Karena peran besarnya dalam pembangunan nasional, Soeharto dikenal luas dengan sebutan “Bapak Pembangunan.” Program pembangunan yang dijalankan pada masa itu antara lain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian dan penurunan angka kemiskinan.

Tentu, perjalanan sejarah itu tidak sepenuhnya tanpa persoalan. Pemerintahan Orde Baru juga meninggalkan catatan tentang pembatasan kebebasan politik, persoalan hak asasi manusia, dan berbagai kontroversi yang sampai sekarang masih menjadi bagian dari perdebatan sejarah bangsa.

Karena itu, mengenang seorang tokoh sejarah tidak harus berarti menutup mata terhadap kekurangannya.

Justru kedewasaan dalam memahami sejarah adalah kemampuan untuk melihat seseorang secara utuh: menghargai jasa-jasanya, mengakui keberhasilannya, sekaligus belajar dari kekeliruan yang pernah terjadi.

Setiap pemimpin adalah bagian dari zamannya. Dan setiap zaman meninggalkan pelajaran bagi generasi sesudahnya.

Bagi saya, foto ini memiliki kenangan yang jauh lebih pribadi.

Pada tahun 1980, saya mendapat kesempatan menjadi bagian dari Mahasiswa Teladan Seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, untuk pertama kalinya saya bersalaman dengan Presiden Soeharto.
Bagi seorang mahasiswa pada masa itu, pengalaman tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah dilupakan. Bersalaman dengan seorang kepala negara yang sedang memimpin Indonesia memberikan kesan tersendiri. Ada rasa bangga, haru, sekaligus kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan seseorang yang menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa.

Waktu terus berjalan.

Seseorang yang dahulu kita lihat sebagai pemimpin negara, kini tinggal kenangan. Begitu pula dengan Presiden B.J. Habibie. Beliau telah berpulang. Para pemimpin datang dan pergi. Pemerintahan berganti. Kebijakan berubah. Zaman bergerak.

Tetapi Indonesia tetap ada.

Indonesia yang kita cintai ini dibangun melalui perjalanan panjang. Ada keringat para petani. Ada perjuangan para guru. Ada pengabdian para prajurit. Ada kerja keras para pegawai negeri. Ada perjuangan para pengusaha, nelayan, buruh, mahasiswa, ulama, ilmuwan, seniman, dan seluruh rakyat Indonesia.

Dan di atas semua itu, ada jasa para pemimpin bangsa yang telah menjalankan amanahnya pada zamannya masing-masing.

Karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendahulu bangsa.

Terima kasih kepada Bung Karno dan Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia.

Terima kasih kepada Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade dan meletakkan banyak fondasi pembangunan nasional.

Terima kasih kepada Presiden B.J. Habibie yang mengambil tanggung jawab kepemimpinan pada masa transisi yang sangat berat dan menjadi salah satu tokoh penting dalam perjalanan menuju era Reformasi.

Terima kasih kepada seluruh Presiden Republik Indonesia setelahnya yang telah memberikan warna, gagasan, kebijakan dan pengabdian masing-masing untuk negeri ini.

Dan tentu saja, terima kasih kepada seluruh pahlawan dan pejuang bangsa—baik yang namanya tercatat dalam buku sejarah maupun mereka yang gugur tanpa pernah dikenal oleh generasi setelahnya.

Mereka mungkin telah tiada, tetapi Indonesia yang kita nikmati hari ini adalah bagian dari warisan perjuangan mereka.

Kita boleh berbeda pilihan politik. Kita boleh berbeda cara memandang sejarah. Kita boleh berbeda dalam menilai seorang pemimpin.

Tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan rasa hormat kepada perjalanan bangsa sendiri.

Sejarah bukan untuk dipuja secara membabi buta.

Sejarah juga bukan untuk dihapus karena tidak sesuai dengan selera kita.

Sejarah adalah guru.

Dari keberhasilan para pemimpin, kita belajar bagaimana sebuah bangsa dapat dibangun.

Dari kekurangan dan kesalahan mereka, kita belajar agar tidak mengulanginya.

Dari pergantian kekuasaan, kita belajar bahwa tidak ada jabatan yang abadi.

Dan dari kepergian para pemimpin, kita belajar bahwa pada akhirnya setiap manusia akan meninggalkan dunia ini dan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya kepada Allah SWT.

Kini, memasuki peringatan 81 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita berhenti sejenak untuk menundukkan kepala dan mengenang perjalanan panjang negeri ini.

Dari masa perjuangan kemerdekaan, masa pembangunan, masa krisis, Reformasi, hingga Indonesia hari ini, semuanya adalah bagian dari satu perjalanan besar bernama Indonesia.

Indonesia kita.

Indonesia bukan milik satu kelompok.
Indonesia bukan milik satu generasi.
Indonesia bukan pula milik satu partai atau satu golongan.
Indonesia adalah milik kita semua.

Karena itu, tugas generasi sekarang bukan sekadar mengenang para pendahulu. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri: menjaga persatuan, menegakkan keadilan, meningkatkan kualitas pendidikan, membangun ekonomi yang kuat, memberantas korupsi, menghormati perbedaan, dan memastikan bahwa kemajuan benar-benar dirasakan seluruh rakyat.

Semoga Allah SWT mengampuni segala kekhilafan para pemimpin dan pejuang bangsa yang telah mendahului kita, menerima amal kebajikan mereka, serta menempatkan mereka di tempat terbaik di sisi-Nya.

Selamat jalan para pendahulu bangsa.

Jasamu mungkin tidak seluruhnya sempurna. Perjalananmu mungkin tidak seluruhnya tanpa kekurangan. Tetapi engkau telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia.

Terima kasih Bung Karno.
Terima kasih Bung Hatta.
Terima kasih Pak Harto.
Terima kasih Pak B.J. Habibie.

Terima kasih seluruh Presiden Republik Indonesia.
Terima kasih para pahlawan dan pejuang bangsa.

Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik bagi mereka yang telah berpulang.

Dan kepada kami yang masih diberi kesempatan hidup, semoga Allah memberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan membangun Indonesia yang lebih berdaulat, lebih adil, lebih makmur, lebih bermartabat, dan lebih sejahtera.

Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Indonesia Berdaulat.
Indonesia Adil.
Indonesia Makmur.

Indonesia Kita.

Laporan:  Sahbudiman

Artikel Jejak Para Pemimpin, Kenangan untuk Indonesia Kita pertama kali tampil pada FokusiNews.

KOTA BEKASI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali membuka ruang dialog publik dengan mengangkat isu strategis terkait pelayanan dan pengawasan orang asing di wilayah Bekasi.

Melalui Dialog Interaktif PWI Bekasi Raya yang digelar Selasa, 11 Agustus 2026, di Ruang Aula PWI Bekasi Raya, forum tersebut mengusung tema “Harmonisasi Pelayanan dan Pengawasan Orang Asing: Peran Imigrasi, Pengawas Tenaga Kerja, dan Disdukcapil.”

Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H., dalam pembukaan acara menegaskan bahwa isu keberadaan orang asing perlu dibahas secara objektif, komprehensif, dan tidak hanya dilihat dari satu sisi.

Menurutnya, perkembangan investasi, dunia usaha, industri, serta mobilitas masyarakat membuat keberadaan warga negara asing (WNA) di wilayah Bekasi menjadi bagian dari dinamika pembangunan yang harus dikelola secara baik.

“Kita tidak ingin melihat persoalan orang asing hanya dari satu perspektif. Ada aspek pelayanan, ada aspek pengawasan, ada ketenagakerjaan, keimigrasian, dan administrasi kependudukan. Karena itu, diperlukan sinergi antarlembaga agar semuanya berjalan dalam koridor aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ade dalam pembukaan dialog.

Ade mengatakan, PWI sebagai bagian dari elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang diskusi yang dapat mempertemukan pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan insan pers.

“Pers bukan hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga dapat menjadi jembatan dialog. Kami ingin forum ini menghasilkan pemahaman yang lebih utuh sekaligus mendorong kolaborasi antarinstansi dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan,” katanya.

Tiga Perspektif dalam Satu Forum
Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kewenangan dan perspektif berbeda namun saling berkaitan.

Helmy H Halim, SE, SH, Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Madya, membahas persoalan legalitas penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban alih teknologi, serta perlindungan tenaga kerja lokal.

Sementara Anggi Wicaksono, A.Md.Im., S.H., M.A.P., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, mengupas prosedur izin tinggal KITAS/KITAP, pemantauan keberadaan WNA, hingga pengawasan dan penindakan keimigrasian melalui TIMPORA.

Dari perspektif pemerintah daerah, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat, AP., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Fredi, memberikan penjelasan mengenai administrasi kependudukan WNA serta pentingnya integrasi data kependudukan daerah.

Kehadiran tiga perspektif tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana keberadaan orang asing dikelola, mulai dari legalitas bekerja, izin tinggal, pendataan, hingga pengawasan di lapangan.

*Pelayanan Harus Berjalan, Pengawasan Tetap Diperkuat*

PWI Bekasi Raya menilai harmonisasi antarlembaga menjadi salah satu kunci dalam membangun sistem pelayanan dan pengawasan orang asing yang efektif.

Keberadaan WNA maupun TKA di Bekasi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan investasi, industri, perdagangan, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Namun, pada saat yang sama, pemerintah tetap memiliki kewajiban memastikan seluruh aktivitas tersebut berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pelayanan dan pengawasan harus berjalan beriringan.
Pelayanan kepada dunia usaha dan WNA harus dilakukan secara transparan dan profesional. Sementara pengawasan harus memastikan aspek legalitas, kepatuhan, perlindungan tenaga kerja lokal, administrasi kependudukan, serta izin tinggal benar-benar terpenuhi.

Dalam konteks tersebut, integrasi data dan koordinasi lintas instansi menjadi hal penting agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Terlebih Bekasi merupakan salah satu kawasan strategis dengan aktivitas industri, investasi, perdagangan, dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.

PWI Dorong Diskusi Berujung Kolaborasi
Melalui dialog interaktif ini, PWI Bekasi Raya tidak ingin isu orang asing hanya menjadi konsumsi pemberitaan ketika muncul persoalan.
Sebaliknya, forum ini diharapkan menjadi ruang untuk membangun pemahaman, edukasi, transparansi, sekaligus kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Ade Muksin menambahkan, PWI Bekasi Raya akan terus mendorong kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai edukasi dan kepentingan publik.

“Harapan kami, dialog ini tidak berhenti sebagai forum diskusi. Ada pemahaman yang bisa dibawa pulang, ada koordinasi yang semakin kuat, dan kalau memungkinkan ada rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi peningkatan pelayanan serta pengawasan di wilayah Bekasi,” tegasnya.

Dengan demikian, Dialog Interaktif PWI Bekasi Raya diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun Bekasi yang terbuka terhadap investasi dan mobilitas global, namun tetap kuat dalam penegakan aturan, perlindungan tenaga kerja, tertib administrasi, dan pengawasan orang asing.

PWI Bekasi Raya terus mengambil peran sebagai ruang bertemunya informasi, gagasan, dan kepentingan publik—karena pers bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga ikut membuka jalan bagi terciptanya solusi.

(Red)

Artikel PWI Bekasi Raya Gelar Dialog Interaktif, Bedah Sinergi Pengawasan Orang Asing di Bekasi pertama kali tampil pada FokusiNews.