Editor : SS
LOMBOK, Fokusinews.com — Lonjakan kunjungan wisatawan ke Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyimpan tantangan besar bagi kelestarian lingkungan. Tingginya mobilitas pelancong dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai, sehingga membebani alur pengangkutan yang selama ini masih bergantung pada penyeberangan ke daratan utama Lombok.
Hal tersebut disoroti langsung oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati Zainal A Paliwang, S.H., saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Gili Meno, Senin (10/8/2026). Ia mengingatkan bahwa peningkatan volume sampah saat musim liburan menjadi persoalan krusial yang harus segera disikapi secara komprehensif.
Selama ini, sampah dari Gili Meno masih harus diangkut menggunakan perahu menyeberang ke daratan untuk ditangani. Menurut Rahmawati, pola konvensional ini kurang efisien jika pariwisata terus berkembang pesat, mengingat volume sampah akan berlipat ganda manakala musim liburan tiba.
“Puluhan sampah itu dibawa ke darat, dibawa ke seberang. Otomatis kalau memang lihat volume penduduknya sedikit mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika wisatawan datang, tentu di saat-saat musim libur, otomatis sampahnya akan berlipat ganda,” ujar Rahmawati.
Tingginya biaya operasional pengangkutan ke daratan mendorong politisi Fraksi Gerindra ini untuk mendirikan fasilitas pengolahan sampah mandiri sedekat mungkin dengan sumbernya di kawasan Gili. Dengan adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau fasilitas daur ulang lokal, sampah dapat diolah langsung menjadi kompos dan produk bernilai guna lainnya.
Selain persoalan kapasitas angkut, temuan sampah plastik di sejumlah titik pantai dari pelabuhan menuju lokasi kegiatan turut memprihatinkan. Rahmawati menegaskan bahwa pembersihan sampah secara berkala saja tidak cukup; penyelesaian akar masalah harus dimulai dari hulu dengan menekan penggunaan plastik sekali pakai.
Sebagai solusi konkret, ia mengusulkan adanya regulasi atau imbauan bagi pengelola wisata agar meminimalisir botol plastik sekali pakai. Penyediaan akses air minum siap konsumsi di kawasan Gili dinilai mampu mencegah wisatawan membawa terlalu banyak botol plastik dari luar daerah.
“Alangkah lebih baiknya kalau dengan pihak pengelola agar berdiskusi bagaimana agar sampah plastik itu diminimalisir. Artinya dikasih istilahnya peringatan bagaimana tidak boleh membawa botol plastik dan sebagainya, biar saja mereka mendapatkan air di sini saja,”* jelasnya.
Di luar isu lingkungan, Rahmawati turut menyoroti dinamika logistik wisatawan, termasuk insiden kecil perdebatan antara pelancong dan pengemudi speedboat akibat beban barang bawaan yang berlebihan. Mengingat rata-rata wisatawan hanya menginap selama dua hingga tiga hari di Gili Meno sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lain seperti Senggigi atau Mandalika, ia mengusulkan pembangunan fasilitas locker penitipan barang di pelabuhan penyeberangan daratan.
“Saya tadi sudah ngomong sama Pak Bupati, cari jalan keluarnya. Karena paling-paling wisatawan di sini akan menginap dua atau tiga hari. Sebaiknya dibuat di pelabuhan sana, di pelabuhan yang penyeberangan sana, dibuat tempat-tempat penitipan barang dengan locker-locker, sehingga para wisatawan tidak juga membawa barang yang berlebihan ke sini,” ungkapnya.
Kolaborasi Lintas Sektor demi Keberlanjutan Pariwisata NTB. Srikandi Parlemen ini menegaskan bahwa masa depan pariwisata Gili Meno sangat bergantung pada sinergi lintas sektoral. Pemerintah daerah, pengelola kawasan, para pelaku usaha pariwisata, hingga masyarakat lokal harus duduk bersama merumuskan kebijakan yang berpihak pada keseimbangan ekologi dan kenyamanan pelancong.
Melalui pengelolaan sampah mandiri di kawasan pulau, pembatasan plastik sekali pakai, serta penataan fasilitas logistik yang terpadu di pelabuhan, pariwisata Gili Meno diharapkan mampu terus tumbuh pesat tanpa meninggalkan beban kerusakan bagi lingkungan dan masyarakat setempat. (SS)
Laporan : Sahbudiman
Kaperwil NTB: Asfaran
