Wamena, fokusinews.com — Pengamat kebijakan publik, Habelino Sawaki, menyerukan pentingnya perubahan paradigma pembangunan di Papua melalui konsep “Degrowth Papua”, sebuah pendekatan pembangunan yang menempatkan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan di atas ambisi pertumbuhan ekonomi semata.
Dalam pernyataan pers yang disampaikan di Wamena, Minggu (24/5/2026), Habelino menilai Papua saat ini berada di titik kritis antara percepatan pembangunan dan ancaman nyata terhadap ruang hidup masyarakat adat.
Menurutnya, ekspansi investasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terus berlangsung telah membawa dampak serius terhadap hutan, tanah ulayat, sungai, serta kehidupan sosial masyarakat Papua.
“Papua sedang berada di persimpangan penting. Kita tidak bisa terus mengukur pembangunan hanya dari angka investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat adat kehilangan tanah dan hutan yang menjadi sumber kehidupannya,” tegas Habelino Sawaki.
Ia menilai selama ini konsep pembangunan di Papua terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
Karena itu, Habelino mendorong lahirnya konsep “Degrowth Papua”, yakni pembangunan yang lebih selektif, adil, dan berkelanjutan.
“Degrowth bukan berarti menolak pembangunan atau memiskinkan masyarakat. Degrowth adalah upaya sadar untuk mengurangi aktivitas ekonomi yang merusak manusia dan alam, sekaligus memperkuat sektor-sektor ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Habelino, pembangunan sejatinya harus berorientasi pada kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Ia mempertanyakan makna pertumbuhan ekonomi apabila masyarakat adat kehilangan tanah ulayat, hutan rusak, dan generasi mendatang hanya mewarisi krisis lingkungan.
“Kalau pertumbuhan ekonomi dibayar dengan hilangnya hutan primer, rusaknya sungai, konflik sosial, dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat, maka itu bukan kemajuan. Itu kemunduran yang dibungkus angka statistik,” katanya.
Dalam pandangannya, manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari alam itu sendiri.
Hutan Papua, menurutnya, bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi ruang hidup yang menyimpan identitas budaya, sumber pangan, sumber air, dan warisan leluhur masyarakat Papua.
“Hutan Papua tidak bisa hanya dilihat sebagai objek investasi. Di sana ada kehidupan, budaya, sejarah, dan masa depan masyarakat adat Papua,” ujarnya.
Habelino juga menekankan bahwa konsep Degrowth Papua bukan berarti menghentikan seluruh pembangunan, melainkan menata ulang prioritas pembangunan agar lebih berpihak kepada masyarakat dan lingkungan.
Ia menegaskan sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, dan infrastruktur tetap harus diperkuat. Namun aktivitas ekonomi yang merusak hutan primer dan menghilangkan ruang hidup masyarakat adat harus mulai dikurangi.
Sebagai alternatif, ia mendorong penguatan ekonomi berbasis masyarakat adat seperti pengelolaan hasil hutan non-kayu, pengembangan sagu sebagai pangan strategis Papua, perikanan berkelanjutan, energi terbarukan, koperasi adat, industri kreatif berbasis budaya Papua, hingga ekowisata yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal.
“Papua sesungguhnya tidak miskin. Papua adalah salah satu wilayah terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Persoalannya, kekayaan itu belum sepenuhnya dinikmati masyarakat yang hidup di atas tanahnya sendiri,” ungkapnya.
Ia juga menilai ukuran keberhasilan pembangunan Papua harus diubah secara mendasar.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak lagi semata diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana hak-hak masyarakat adat terlindungi, kesejahteraan masyarakat meningkat, konflik sosial berkurang, dan lingkungan tetap lestari.
Menutup pernyataannya, Habelino Sawaki mengingatkan bahwa masa depan Papua tidak boleh dibangun di atas penghancuran alam dan pengorbanan tanah adat.
“Kemajuan yang mengorbankan manusia dan alam bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran yang disamarkan oleh angka-angka pertumbuhan,” tutupnya.
