Fokusinews.com, Sabtu 15 Agustus 2026
Jakarta, — Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kondisi keuangan rumah sakit daerah (RSUD) di tengah tekanan efisiensi anggaran yang berlangsung sejak 2025. Dari ratusan RSUD yang tersebar di seluruh Indonesia, diperkirakan baru sekitar 20 hingga 25 rumah sakit yang mampu berdiri secara finansial tanpa bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .
Temuan ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI ARSADA yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 11-13 Juni 2026 . Ketua ARSADA Kalbar, drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes, menjelaskan bahwa sebuah RSUD berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baru dapat dikatakan mandiri apabila mampu menutupi lebih dari 80 persen kebutuhan operasional dari pendapatannya sendiri .
“Sebagian besar rumah sakit daerah di Indonesia faktanya masih bergantung penuh pada sokongan dana APBD. Selebihnya belum mandiri. Artinya pendapatannya masih belum mampu menutupi seluruh biaya operasional,” ujar Hary Agung, yang juga menjabat sebagai Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak .
Survei internal ARSADA terhadap 90 RSUD di berbagai wilayah mengonfirmasi bahwa kebijakan efisiensi keuangan daerah mulai berdampak signifikan terhadap layanan langsung ke pasien. Dampak tersebut dirasakan mulai dari tertundanya pembukaan layanan baru, terhambatnya pemeliharaan alat kesehatan, hingga terganggunya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai .
Selain persoalan fiskal, kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis dan subspesialis, masih menjadi tantangan struktural yang akut. Hampir seluruh RSUD yang disurvei melaporkan hal ini, dengan kendala utama berupa formasi kepegawaian yang terbatas dan proses rekrutmen yang panjang .
Ketua ARSADA Wilayah Kalimantan Timur, Martina Yulianti, menambahkan bahwa regulasi pusat yang ketat kerap menjadi beban tambahan. RSUD harus tunduk pada berbagai aturan administratif yang juga diberlakukan kepada perangkat daerah nonpelayanan, sehingga memperberat beban operasional .
Ketua ARSADA Jawa Tengah, Cahyono Hadi, menegaskan bahwa transformasi tata kelola rumah sakit harus direspons bukan hanya sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk memperbaiki sistem layanan. Namun, ia menggarisbawahi perlunya dukungan lintas sektor dan konsistensi kebijakan agar RSUD dapat bertransformasi secara optimal .
ARSADA berkomitmen untuk terus mendorong dialog konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, untuk memastikan RSUD tetap menjadi andalan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia di tengah tekanan fiskal yang ada.
Editor. : FN – AR
