Fokusinews.com | Palembang, – Pemuda Peduli Sriwijaya (PPS) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporan tersebut, PPS menyoroti sejumlah kegiatan belanja dan pekerjaan fisik dengan nilai anggaran mencapai miliaran rupiah. Organisasi ini meminta aparat penegak hukum melakukan telaah serta penyelidikan guna memastikan apakah pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ketua Umum PPS, Arnoto Safutra, menyampaikan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Adapun sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian PPS antara lain Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp8,2 miliar, Belanja Alat dan Bahan Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp291,819 juta, serta Pembuatan dan Perbaikan Drainase Tersebar di Kota Palembang senilai Rp800 juta.
Selain itu, PPS juga menyoroti pekerjaan Pembuatan Talud dan Cross Drain di kawasan Sultan Mahmud Badaruddin II KM 12, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, dengan anggaran sebesar Rp3,5 miliar.
Tidak hanya itu, laporan tersebut turut mencantumkan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau Pekerja Harian Lepas (PHL) sebesar Rp1,82 miliar, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp1,781 miliar, serta Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebesar Rp2,851 miliar.
Menurut PPS, berdasarkan data, informasi, serta hasil investigasi tim di lapangan, terdapat sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan yang perlu ditelusuri lebih lanjut karena diduga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Desak Kejati Usut Tuntas dan Periksa Pihak Terkait
Melalui laporan pengaduan tersebut, PPS meminta Kepala Kejati Sumsel beserta jajarannya segera melakukan telaah dan penyelidikan terhadap sejumlah kegiatan yang dilaporkan.
PPS juga mendesak agar Kepala Dinas PUPR Kota Palembang serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan dan diperiksa, termasuk meminta dokumen serta data realisasi pekerjaan sebagai bahan pendalaman.
“Kami mendukung Kejati Sumsel dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dugaan permasalahan ini harus ditindaklanjuti secara serius agar semuanya menjadi terang dan tidak ada pihak yang kebal hukum,” demikian sikap PPS dalam laporan pengaduannya.
PPS menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum.
“Sebagai lembaga kontrol sosial, kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jika memang ditemukan unsur tindak pidana korupsi, kami meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Arnoto Safutra.
PPS berharap Kejati Sumsel dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif. Mereka juga menegaskan bahwa laporan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah agar berjalan sesuai prinsip good governance dan clean government.
Laporan PPS telah di sampaikan ke Kejati Sumsel, melalui PTSP Kejati Sumsel.
