Fokusinews||KEBUMEN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB JAYA) Kabupaten Kebumen, bersama jajaran Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari Kecamatan Puring, Sruweng, dan Pejagoan, melakukan audiensi resmi ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen. Audiensi ini digelar untuk mendesak klarifikasi dan evaluasi menyeluruh terkait legalitas izin operasional serta standar keamanan di OMI Karaoke Puring, Senin,9 November 2026.
Langkah tegas ini diambil menyusul adanya dugaan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap pengunjung yang diduga dilakukan oleh oknum karyawan di tempat hiburan tersebut. Insiden ini dinilai telah meresahkan masyarakat dan mencederai rasa aman pengunjung di wilayah Kabupaten Kebumen.
Dukungan Hukum Penuh bagi Korban
Kasus ini mendapat perhatian serius dari jajaran GRIB JAYA. PAC GRIB JAYA Kecamatan Klirong secara resmi telah menerima surat kuasa dari para korban untuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak hukum mereka.
”Kekerasan di tempat hiburan umum adalah garis merah. Kami tidak akan tinggal diam melihat warga yang mencari hiburan justru menjadi korban intimidasi dan penganiayaan. Kami berikan pendampingan hukum penuh kepada para korban,” ujar Khanifudin, Perwakilan PAC GRIB JAYA Kecamatan Klirong, saat dikonfirmasi.
Proses Hukum Berjalan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus penganiayaan ini telah dilaporkan secara resmi oleh korban didampingi pengurus GRIB JAYA. Laporan awal diterima di Polsek Puring untuk proses penyelidikan. Seiring dengan perkembangan kasus, perkara ini kini telah dilanjutkan ke tingkat penyidikan di Polres Kebumen untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Tiga Tuntutan Utama ke DPMPTSP
Dalam audiensinya, DPC GRIB JAYA Kabupaten Kebumen bersama perwakilan PAC setempat menyampaikan sejumlah poin tuntutan kepada DPMPTSP Kabupaten Kebumen, antara lain:
1.Memeriksa ulang kelengkapan dan legalitas izin operasional OMI Karaoke Puring.
2.Mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan yang diterapkan oleh manajemen tempat hiburan tersebut.
3.Memberikan sanksi tegas, berupa peringatan hingga pencabutan izin operasional, apabila terbukti tempat tersebut abai terhadap keamanan dan ketertiban umum.
Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Kebumen Muhammad Affandi, menegaskan bahwa organisasinya akan terus memantau perkembangan kasus ini, baik dari sisi proses hukum di kepolisian maupun respons tindak lanjut dari pemerintah daerah.
”Kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha hiburan di Kebumen untuk menjunjung tinggi keamanan dan kenyamanan pengunjung. Jika izin diberikan, maka tanggung jawab keamanan juga harus dipenuhi. Kami akan terus bersuara untuk keadilan rakyat,” tegasnya.
Konfirmasi Satpol PP: Kontrak Habis dan Telah Tutup
Dalam perkembangan terbarunya, jajaran DPC GRIB JAYA Kabupaten Kebumen yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC Affandi, beserta Sekretaris DPC Charlie.Ak, Bendahara DPC Teddy Kalengkongan, dan Ketua Harian DPC Sugiono, juga mengonfirmasi hal ini ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kebumen.
Mereka ditemui oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Gakda dan Perkada) Satpol PP Kabupaten Kebumen, Juniadi Prasetyo, S.E. Dalam pertemuan tersebut, Juniadi menyampaikan informasi bahwa OMI Karaoke Puring telah resmi tutup terhitung sejak 8 November 2026 karena masa kontrak operasionalnya telah habis
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPMPTSP Kabupaten Kebumen belum memberikan keterangan resmi terkait hasil audiensi tersebut. Namun, GRIB JAYA berkomitmen akan terus memberikan pembaruan (update) perkembangan kasus ini kepada publik secara transparan.
