BIAK NUMFOR, FOKUSINEWS.COM– Mewakili Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, S.I.K., S.H., M.H., Komjen Pol (Purn), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Provinsi Papua secara resmi membuka kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Biak Numfor bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) wilayah Biak Numfor, Komandan Kodim 1708/Biak Numfor, Kapolres Biak Numfor, para narasumber dan moderator, Ketua serta anggota FKDM, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta peserta undangan lainnya. 
Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua yang dibacakan pada kesempatan tersebut, disampaikan apresiasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua atas penyelenggaraan kegiatan yang dinilai strategis dalam memperkuat kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan sosial di Tanah Papua.
Gubernur menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga berkaitan erat dengan keamanan, ketenteraman, dan stabilitas sosial masyarakat.
Menurutnya, dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, perkembangan teknologi informasi, serta berbagai persoalan kemasyarakatan dapat memunculkan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Apabila tidak dikenali dan diantisipasi sejak dini, berbagai persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik yang dapat merugikan masyarakat luas.
“Menjaga keamanan dan kedamaian Papua bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan, melainkan tanggung jawab kita bersama,” demikian pesan Gubernur dalam sambutannya.
FKDM Harus Menjadi Perekat Sosial dan Mitra Pemerintah. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendeteksi, mengidentifikasi, serta mengomunikasikan berbagai potensi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa FKDM bukan wadah untuk mencurigai, mencari kesalahan, ataupun memberikan stigma kepada kelompok masyarakat tertentu. Sebaliknya, FKDM harus menjadi perekat sosial, jembatan komunikasi, dan bagian dari solusi dalam mencegah terjadinya konflik.
Setiap informasi yang disampaikan, lanjutnya, harus berdasarkan fakta, bersifat objektif, terverifikasi, serta disalurkan melalui mekanisme yang bertanggung jawab.
Kabupaten Biak Numfor sebagai daerah kepulauan dengan kekayaan budaya, kearifan lokal, dan keberagaman masyarakat membutuhkan sistem kewaspadaan dini yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, Gubernur menitipkan lima pesan penting kepada seluruh anggota FKDM.
Pertama, meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap perkembangan situasi di lingkungan masing-masing, termasuk mengenali gejala awal persoalan dan menyampaikan informasi secara benar serta bertanggung jawab.
Kedua, memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, TNI-Polri, serta seluruh unsur terkait.
Ketiga, mengedepankan pendekatan persuasif dan kearifan lokal dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat dalam membangun dialog dan menyelesaikan persoalan secara damai.
Keempat, bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi serta tidak mudah terpengaruh berita bohong atau informasi yang belum terverifikasi, karena dapat memicu keresahan dan perpecahan di tengah masyarakat.
Kelima, menjadikan FKDM sebagai mitra pemerintah yang aktif dan bertanggung jawab melalui penyampaian masukan, laporan, serta rekomendasi yang konstruktif.
Dukung Terwujudnya Papua CERAH. Dalam sambutannya, Gubernur juga mengaitkan peran FKDM dengan visi pembangunan Provinsi Papua, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua CERAH).”
Menurutnya, Papua yang cerdas membutuhkan masyarakat dengan kesadaran dan literasi informasi yang baik. Papua yang sejahtera membutuhkan lingkungan aman dan kondusif agar aktivitas ekonomi serta pembangunan dapat berjalan. Sementara Papua yang harmoni hanya dapat diwujudkan apabila seluruh elemen masyarakat saling menghormati, menjaga toleransi, dan memperkuat persaudaraan.
“Kita tidak boleh menunggu sampai konflik terjadi untuk mengambil tindakan. Pencegahan harus dimulai dari kepedulian, komunikasi, dan kebersamaan,” tegasnya.
Gubernur berharap kegiatan fasilitasi FKDM tidak sekadar menjadi ruang penyampaian materi dan diskusi, tetapi juga mampu menghasilkan pemetaan potensi ATHG, pertukaran pengalaman, serta rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Pada bagian akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Papua sebagai rumah bersama, tempat seluruh warga dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bergandengan tangan membangun masa depan.
“Papua tidak dapat dibangun oleh pemerintah semata. Papua akan maju apabila seluruh elemen masyarakat mengambil bagian, bergerak bersama, dan menjaga persaudaraan sebagai kekuatan utama pembangunan,” pesannya.
Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui sambutan Gubernur Papua yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026 secara resmi dinyatakan dibuka.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun kewaspadaan dini, mencegah potensi konflik, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif di Kabupaten Biak Numfor.
FOKUSINEWS.COM–Mengawal Informasi, Menyuarakan Kebenaran.
