Fokusinews.com, Selasa 18 Agustus 2026
TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) resmi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kaltara Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Selasa (18/8).
Rapat paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., dan dihadiri seluruh anggota dewan serta jajaran Forkopimda .
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, serta memperhatikan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltara Tahun 2027 .
Kebijakan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung tema pembangunan tahun 2027, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Gubernur menegaskan bahwa setiap program harus produktif dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat
“Setiap program harus produktif dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Zainal
Dalam rancangan APBD 2027, Pemprov Kaltara memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp2,201 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp2,231 triliun. Adapun Pembiayaan Netto diproyeksikan sebesar Rp30 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) .
Gubernur Zainal menekankan bahwa belanja daerah akan menerapkan prinsip money follows program. Artinya, pengalokasian anggaran diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan .
Alokasi anggaran juga akan difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar serta diselaraskan dengan program prioritas pembangunan nasional .
Untuk mencapai target pembangunan pada 2027, Pemprov Kaltara menetapkan delapan program unggulan daerah, yaitu:
1. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas
2. Pembangunan kawasan perbatasan
3. Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan
4. Pengembangan pangan dan agribisnis
5. Pembangunan ekonomi hijau dan biru
6. Pengembangan pariwisata dan budaya
7. Akselerasi konektivitas antar wilayah
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif
Kebijakan tersebut disusun di tengah kinerja ekonomi Kaltara yang menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I-2026, ekonomi Kaltara tumbuh 5,23 persen secara year-on-year, dengan sektor konstruksi menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi .
Sementara itu, inflasi Kaltara pada Juli 2026 tercatat 2,00 persen, sedangkan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berhasil ditekan menjadi 5,18 persen .
Untuk 2027, Pemprov Kaltara menetapkan sejumlah target makro, yakni pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, tingkat kemiskinan 4,20 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,72 persen, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,58 .
Gubernur Zainal berharap pembahasan KUA dan PPAS 2027 bersama DPRD Kaltara dapat menghasilkan kesepakatan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui arah kebijakan tersebut, Pemprov Kaltara menargetkan APBD 2027 tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi menjadi penggerak peningkatan pelayanan dasar, ekonomi masyarakat, konektivitas dan kesejahteraan di seluruh wilayah Kaltara .
Editor : FN – AR
Sumber : DKISP
