Fokusinews.com, Senin 03 Agustus 2026
BULUNGAN – Persoalan realisasi kebun plasma antara masyarakat Desa Tanah Kuning dan pihak manajemen perusahaan PT Prima Bahagia Permai ( PBP ) hingga kini belum menemui titik terang. Konflik yang telah berlangsung selama belasan tahun tersebut dinilai merugikan masyarakat akibat ketidakpastian hak yang seharusnya mereka terima.
Menanggapi hal tersebut usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga Tanah Kuning, Ketua Komisi II DPRD, Mustapa, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengambil langkah lebih proaktif dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
“Kami berharap pemerintah lebih proaktif menyelesaikan persoalan ini. Jika kita melihat regulasi yang ada, pihak perusahaan (PT Prima) sudah melanggar aturan, sementara hak masyarakat masih diabaikan dan sampai sekarang belum diselesaikan,” tegas Mustapa.
Mustapa menambahkan, konflik lahan yang sudah berjalan sekian puluh tahun ini memicu gesekan sosial di tengah masyarakat desa, termasuk timbulnya aksi tuduh-menuduh antarwarga hingga mantan kepala desa. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghadirkan kepastian hukum.
Dalam RDP tersebut, pihak pimpinan perusahaan dinilai kerap berdalih dan mencari celah regulasi guna menghindari kewajiban mereka terhadap masyarakat setempat.
“Biasa kalau kita melihat perusahaan selalu mencari alasan regulasi supaya terlepas dari tuntutan masyarakat. Masyarakat kita ini sudah jadi korban. Seharusnya mereka sudah menikmati hasil dari plasma ini,” ujar Mustapa.
Atas dasar itu, Komisi II DPRD mendesak Pemda untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas jika terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen PT Prima.
“Harapan kami kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil sikap tegas. Apabila tuntutan masyarakat tidak diakomodir, menindaklanjuti persoalan plasma ini dengan memberikan sanksi tegas jika ada pelanggaran, agar masalah ini tidak terus berlarut-larut,” pungkasnya.
Editor : FN – AR
