Biak-Papua.FokusiNews.com, Perkumpulan Dharma Karya Kesehatan Indonesia (PERDHAKI) menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi bagi kader malaria kampung atau Juru Malaria Desa (JMD) serta kader Penggerak Eliminasi Malaria (PEM) dari wilayah kerja Puskesmas Bosnik dan Puskesmas Marau.
Kegiatan tersebut dipusatkan di Puskesmas Bosnik sebagai lokasi pertemuan bersama seluruh peserta. Koordinator PERDHAKI, Jodi Andreal Toban, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memantau sekaligus mengevaluasi kinerja para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan malaria di tingkat kampung dan sekolah.
“Kami melakukan monitoring terhadap kader-kader kami sekaligus mengevaluasi kinerja mereka selama beberapa bulan terakhir. Kami ingin mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan, permasalahan apa yang mereka temui, dan bagaimana kami dapat membantu mencari solusi agar program eliminasi malaria tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Menurut Jodi, kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan kerja sama dari Puskesmas Bosnik serta Puskesmas Marau sebagai pemegang wilayah pelayanan kesehatan di daerah masing-masing.
Ia menegaskan bahwa kader yang terlibat dalam program ini bukan semata-mata kader milik PERDHAKI, melainkan mitra yang bekerja bersama pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan puskesmas dalam upaya mewujudkan kampung-kampung bebas malaria.
“Kami hanya sebagai mitra yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan. Tujuan utamanya adalah membantu masyarakat agar kampung-kampung di wilayah ini dapat terbebas dari malaria “ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, PERDHAKI melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan para kader selama periode Januari hingga Maret 2026. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembaruan informasi terkait kebijakan program serta mekanisme pembayaran insentif kader.
Jodi menjelaskan bahwa program pemberdayaan kader malaria saat ini didukung oleh pendanaan dari Global Fund, yang disalurkan melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan.
“Dana program berasal dari Global Fund sebagai pendonor, namun pelaksanaannya tetap melalui kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Program ini dijalankan baik oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan maupun oleh lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra, termasuk PERDHAKI,” jelasnya.
PERDHAKI menerapkan sistem insentif berbasis kinerja bagi kader malaria. Setiap pemeriksaan yang dilakukan kader dihargai sebesar Rp5.000 dengan batas maksimal insentif sebesar Rp550.000 per bulan.
“Insentif dihitung berdasarkan jumlah pemeriksaan. Setiap satu pemeriksaan dihargai Rp5.000. Namun ada batas maksimal yang dapat diterima kader, yaitu Rp550.000 per bulan sesuai ketentuan program,” ungkap Jodi.
Ia menambahkan bahwa target yang diberikan kepada setiap kader adalah melakukan sedikitnya 80 pemeriksaan setiap bulan. Untuk memastikan target tersebut tercapai, program didukung oleh tenaga kesehatan puskesmas yang bertugas sebagai pendamping kader.
“Pendamping merupakan tenaga kesehatan dari puskesmas yang membina sekitar empat hingga lima kader atau kampung. Mereka melakukan kunjungan rutin untuk memantau pelaporan, memeriksa ketersediaan logistik, serta melakukan pembayaran insentif,” katanya.
Menurut Jodi, sejak program berjalan sekitar tahun 2021/2022 hingga saat ini, pembayaran insentif kepada kader berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Pendamping secara rutin melakukan kunjungan lapangan setiap minggu atau sekitar empat kali dalam sebulan.
Ia juga menegaskan bahwa telah tersedia mekanisme pengaduan apabila suatu saat terjadi permasalahan terkait insentif atau pelaksanaan program.
“Jika ada kader yang mengalami masalah dan tidak dapat diselesaikan di tingkat pendamping, kami selalu mengarahkan untuk melapor kepada Kepala Puskesmas. Pendamping merupakan staf puskesmas sehingga kepala puskesmas memiliki kewenangan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut,” jelasnya.
Jodi menyebutkan bahwa hingga saat ini wilayah dampingan PERDHAKI, mulai dari Paray hingga Marau, belum pernah mengalami permasalahan serius terkait pembayaran insentif maupun pelaksanaan program kader malaria.
“Sejauh ini semuanya berjalan lancar. Kader tetap mendapatkan pendampingan, dukungan logistik, dan pembayaran insentif sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader malaria di tingkat kampung dan sekolah, sekaligus mendukung target eliminasi malaria di Kabupaten Biak Numfor melalui kolaborasi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, masyarakat, dan lembaga mitra pembangunan.
(Heri)
