Fokusinews.com, Kaltara. Senin 08 Juni 2026
TANJUNG SELOR —FOKUSINEWS.COM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Provinsi ini berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penghargaan ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kaltara tahun anggaran 2025.
Acara penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara tahun 2025 ini berlangsung secara seremonial di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr H. Zainal Arifin Paliwang, S.H , M.Hum beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.
LHP diserahkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BPK RI, Raden Yudi Ramdan Budiman, dan disaksikan oleh jajaran anggota DPRD Kaltara serta tamu undangan lainnya.
Meskipun berhasil mempertahankan predikat WTP, BPK RI tetap memberikan lima catatan kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Kaltara. Kekurangan tersebut ditemukan pada beberapa sektor, antara lain:
– Laporan hasil pemeriksaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop).
– Laporan hasil pemeriksaan penyertaan modal di Perseroda Air Bersih.
– Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengakui adanya kekurangan tersebut. Ia berjanji akan segera melakukan perbaikan dalam kurun waktu 60 hari ke depan, sesuai dengan masa tenggang yang diberikan oleh BPK RI.
“Alhamdulillah hari ini kita sudah menerima penyerahan LHP dari BPK RI… Kaltara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini adalah WTP yang ke-12 secara berturut-turut,” ujar Zainal A Paliwang usai acara. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh dinas dan perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah.
Apresiasi senada juga datang dari Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie. Ia mengaku bangga atas kinerja pengelolaan keuangan Pemprov Kaltara yang konsisten mempertahankan opini WTP. Namun, Achmad Djufrie juga mengimbau dan mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak terlena.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kinerjanya. Walaupun ada koreksi, itu adalah suatu penghargaan yang didapatkan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Kaltara,” tutur Achmad Djufrie.
Ia meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan dan memperbaiki catatan kekurangan LHP yang telah diberikan oleh BPK RI demi transparansi yang lebih baik di masa mendatang.
Editor : FN – AR
