Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers, Rabu, 15 Juli 2026 di Mapolres Biak. Kapolda Papua,yang diwakili oleh Kabid Humas Polda Papua, didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) Polda Papua, Tim Laboratorium Forensik (Labfor), Tim DVI, Kapolres Biak Numfor, Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, serta dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Kejaksaan, Pengadilan, Dewan Adat Biak, keluarga korban, dan awak media.

Dalam sambutannya, Kabid Humas Polda Papua menyampaikan bahwa Kapolda Papua memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan musibah tersebut. Menurutnya, keberhasilan proses evakuasi, identifikasi korban, hingga pengungkapan penyebab ledakan merupakan hasil sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, Basarnas, tenaga kesehatan, Laboratorium Forensik, Tim DVI, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, serta insan pers.

Kabid Humas menjelaskan bahwa proses penyelidikan membutuhkan waktu karena seluruh tahapan dilakukan melalui scientific investigation dan scientific identification, termasuk pemeriksaan laboratorium forensik, identifikasi DNA, olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh, serta pemeriksaan puluhan saksi guna memastikan penyebab pasti ledakan dan identitas seluruh korban.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua menjelaskan, tragedi tersebut mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia, terdiri dari delapan korban meninggal di lokasi kejadian dan satu korban meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selain itu, enam orang mengalami luka-luka, sementara sepuluh bangunan, terdiri atas rumah warga dan satu rumah ibadah, mengalami kerusakan berat maupun ringan akibat gelombang ledakan dan serpihan logam.

Sejak hari pertama kejadian, Polres Biak Numfor bersama Polda Papua langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, serta melibatkan Tim Laboratorium Forensik dan Tim DVI guna mengungkap penyebab ledakan.

Penyidik memeriksa 25 orang saksi untuk merekonstruksi seluruh rangkaian peristiwa sebelum, saat, dan sesudah ledakan terjadi. Tim Laboratorium Forensik baru melakukan olah TKP setelah lokasi dipastikan steril oleh Tim Penjinak Bom (Jibom), mengingat adanya potensi ledakan susulan dari amunisi lain yang masih berada di sekitar lokasi.

Hasil olah TKP menunjukkan pusat ledakan berada di kolong rumah milik Yulianus Raubaba, dengan kawah ledakan berdiameter sekitar 3,6 meter dan kedalaman sekitar 80 sentimeter.

Tekanan ledakan yang sangat besar menyebabkan gelombang kejut menghancurkan bangunan di sekitar lokasi dan melemparkan serpihan logam hingga puluhan meter.

Sebanyak 111 barang bukti diamankan penyidik, di antaranya serpihan casing bom, proyektil logam, mata gerinda, gergaji besi, botol berisi bahan peledak, material bangunan, pakaian korban, dan berbagai serpihan logam lainnya.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik memastikan bahan peledak yang meledak adalah TNT (Trinitrotoluene), yaitu bahan peledak militer berkekuatan tinggi (high explosive).

Ledakan dipicu saat mortir peninggalan Perang Dunia II dipotong menggunakan gergaji besi. Gesekan pada bagian pemicu (fuse) menghasilkan panas yang mengaktifkan detonator, kemudian memicu ledakan utama TNT yang berada di dalam mortir.

Ledakan tersebut menghasilkan gelombang kejut dan serpihan logam yang menyebabkan korban jiwa serta kerusakan bangunan di sekitar lokasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka karena diduga melakukan aktivitas memotong mortir untuk mengambil isi bahan peledaknya.

Namun, kelima tersangka turut meninggal dunia dalam ledakan tersebut. Penyidik menyatakan perkara terhadap kelima tersangka akan dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena seluruh tersangka telah meninggal dunia. Meski demikian, penyelidikan tetap berlanjut apabila di kemudian hari ditemukan alat bukti baru atau keterlibatan pihak lain.

Polisi mengungkap motif para pelaku diduga untuk mengambil bahan peledak dari mortir sisa Perang Dunia II yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan bom ikan (dopis) demi kepentingan ekonomi.

Sebagai bagian dari pembuktian, penyidik turut menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut, antara lain perahu fiber, mesin tempel, mesin kompresor, selang sepanjang sekitar 99 meter, alat selam, sirip selam, jaring, gergaji besi, dan mata gerinda.

Identifikasi Korban Melalui DNA. Tim DVI Polda Papua menjelaskan tiga korban tidak dapat dikenali secara visual sehingga dilakukan identifikasi melalui pemeriksaan DNA. Petugas mengambil 10 sampel jaringan tubuh korban dan sampel pembanding dari keluarga korban yang kemudian dikirim ke Laboratorium DNA di Jakarta. Hasil pemeriksaan memastikan seluruh korban berhasil diidentifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga masing-masing. Berikut nama korban yang berhasil diidentifikasi;

1. Hasil identifikasi sebagai Yohannes Marandof, anak biologis Jonathan Marandof.
2. Hasil identifikasi sebagai Laini, ayah biologis Reza Yaranga.
3. Hasil identifikasi sebagai Yulianus Raubaba, kakak kandung Esther Raubaba.

Menanggapi kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyampaikan telah menetapkan status penanganan darurat melalui keputusan bupati serta menyediakan tempat penampungan sementara bagi keluarga terdampak.

Pemerintah daerah juga memastikan kebutuhan dasar para korban dan keluarga akan menjadi tanggung jawab pemerintah selama masa penanganan berlangsung.

Menutup konferensi pers, Polda Papua mengimbau masyarakat agar tidak mengambil, memindahkan, memotong, ataupun mencoba membongkar benda yang diduga merupakan bom atau amunisi sisa Perang Dunia II.

Masyarakat diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan benda mencurigakan agar dapat ditangani oleh Tim Penjinak Bom sesuai prosedur, sehingga tidak kembali menimbulkan korban jiwa seperti tragedi yang terjadi di Biak Numfor.

Artikel Polda Papua Ungkap Penyebab Ledakan Bom Dan Berhasil Mengidentifikasi Korban. pertama kali tampil pada FokusiNews.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan karier personel Polri guna mendukung regenerasi serta penyegaran organisasi demi menjaga dinamika operasional yang profesional dan adaptif.

Dalam sambutannya, Kapolres Biak Numfor menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang harus dimaknai sebagai amanah sekaligus tantangan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pengukuhan dan serah terima jabatan hari ini merupakan bagian dari siklus pembinaan karier personel Polri sebagai upaya penyegaran dan regenerasi yang dilakukan secara terencana guna menjamin dinamika manajemen operasional organisasi,” ujarnya.

Adapun pejabat yang melaksanakan pengukuhan dan serah terima jabatan di antaranya:

1. Kompol Jubelina Walli, S.H dipercaya menjabat sebagai Wakapolres Biak Numfor. Sebelumnya menjabat sebagai Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Papua.
2. AKP Irene Aronggear, S.H menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Biak Numfor. Sebelumnya menjabat sebagai Ps. Kanit 2 Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Papua.
3. IPTU Ruskan Umagapi, S.H yang sebelumnya menjabat Kasat Resnarkoba Polres Waropen kini dipercaya sebagai Kasat Narkoba Polres Biak Numfor.
4. AKP Iwan Urbinas yang sebelumnya menjabat Kasat Polairud Polres Supiori kini menjabat sebagai Kabag Log Polres Biak Numfor.
5. IPTU Yan Amos Wambraw, S.Sos yang sebelumnya menjabat Kapolsek Numfor Barat kini dipercaya sebagai Kanit Binmas Polsek Biak Kota Polres Biak Numfor.
6. IPTU Thomas Matius Bonay yang sebelumnya menjabat Kasi Propam Polres Biak Numfor kini menjabat sebagai Kapolsek Numfor Barat.
7. AKP Alfajri dipercaya menjabat sebagai Kasi Propam Polres Biak Numfor.
8. IPTU Ridwan Nanang dipercaya menjabat sebagai Kapolsek Biak Utara.
9. AKP Marvi Oksiriani Cakti, S.Tr.K., S.I.K yang sebelumnya menjabat Kanit Sijemennopsrek Subditkamsel Ditlantas Polda Papua kini dipercaya mengemban tugas baru di Polres Biak Numfor.
10. IPTU Yunia Setionigrum, S.Tr., S.I.K dipercaya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Biak Numfor.

Kapolres Biak Numfor juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada pejabat lama atas loyalitas, dedikasi, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Biak Numfor.

“Atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar Polres Biak Numfor, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” katanya.

Kepada pejabat yang baru, Kapolres meminta agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas, memahami karakteristik wilayah, serta membangun komunikasi yang baik bersama masyarakat dan seluruh stakeholder terkait.

“Jadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Laksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan humanis sesuai semangat Presisi,” tegasnya.

Selain itu, seluruh personel Polres Biak Numfor juga diminta untuk memberikan dukungan penuh kepada pejabat baru demi menjaga soliditas internal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Upacara pengukuhan dan serah terima jabatan berlangsung dengan penuh khidmat dan diakhiri dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar seluruh personel Polri senantiasa diberikan perlindungan serta kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dengan semangat Presisi, Polres Biak Numfor terus berkomitmen menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Biak Numfor.

(Heri/Kaperwil Papua)

Artikel Polres Biak Numfor Gelar Pengukuhan dan Sertijab Pejabat, Perkuat Profesionalisme dan Semangat Presisi pertama kali tampil pada FokusiNews.

Masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan aparat dalam memberantas perjudian yang dinilai semakin merajalela. Kritik keras pun diarahkan kepada Kapolres Jayapura yang disebut warga layaknya “macan ompong” karena belum mampu menghentikan aktivitas perjudian di wilayah hukumnya.

Informasi yang berkembang di masyarakat menyebut perputaran uang dari bisnis togel di Jayapura diduga mencapai ratusan juta rupiah. Aktivitas tersebut disebut berjalan melalui jaringan darat seperti penjualan kupon putih maupun sistem digital yang semakin sulit dikendalikan.

Nama-nama mafia judi, seperti Feliks, Bima, Ahong, dan Luis kerap disebut warga sebagai pihak yang memiliki pengaruh dalam jaringan perjudian togel di Jayapura. Meski nama-nama tersebut terus menjadi perbincangan, hingga kini belum terlihat adanya operasi besar yang membongkar jaringan utama perjudian tersebut.

Selain togel, warga juga menyoroti permainan judi Rolex yang disebut berlangsung di kawasan Detroit, Abepura, tepat di area yang berdekatan dengan RSUD Abepura. Lokasi yang berada tidak jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan itu membuat masyarakat semakin geram karena aktivitas perjudian dianggap berlangsung secara terbuka.

“Ini sudah jadi rahasia umum. Togel jalan, Rolex juga jalan. Kalau terus begini masyarakat pasti bertanya, aparat sebenarnya serius atau tidak?” ujar salah satu warga Abepura.

Ketidak-patuhan hukum dan ketidakmampuan kinerja menciptakan sorotan tajam yang mengarah kepada Institusi tertinggi Polda Papua dengan sebuah argumen masyarakat “Jangan menutup mata dan jangan sekali-kali membiarkan aktifitas ilegal yang dilarang oleh hukum di negara Republik Indonesia itu berjalan layaknya penjual pinang dan bensin di pinggiran jalan.

Untuk itu Kapolda Papua diminta segera mengambil tindakan hukum dan menegur Kapolres Kota Jayapura karena membiarkan aktifitas ilegal itu berkembang, sekaligus membongkar pihak-pihak yang terlibat serta menangkap dan memenjarakan pengendali utama (BIG-BOS) jaringan perjudian di Jayapura.

Perjudian togel maupun jenis lainnya, merupakan tindak pidana yang dilarang dalam hukum Indonesia. Karena itu, masyarakat berharap aparat penegak hukum lebih mengedepankan aturan dibanding hubungan sosial lainnya

Hingga kini publik menunggu respon tegas dari Polda Papua untuk membuktikan bahwa hukum masih berdiri tegak di Tanah Papua dan tidak kalah terhadap mavia perjudian yang terus berkembang di Kota Jayapura. Serta mengedepankan Undang-Undang Keterbukaan Informasih Publik.

(Crew)

Artikel Kapolres Jayapura “Macan Ompong”, Kapolda Dinilai Tutup Mata, Togel dan Judi Rolex Marak pertama kali tampil pada FokusiNews.

Dalam investigasi yang dilakukan berdasarkan informasi masyarakat, muncul tiga nama yang paling sering disebut warga, yakni RISKI, DEF, dan BULLENG. Ketiganya disebut memiliki kaitan dengan aktivitas perjudian yang selama ini beroperasi di wilayah Supiori tanpa hambatan hukum dan seakan dibiarkan oleh Aparat Penegak Hukum Polres Supiori

Warga mengaku heran karena praktik togel terus berjalan meski aparat penegak hukum Polres Supiori mengetahui adanya aktivitas tersebut. Bahkan, masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan penindakan terhadap perjudian yang dinilai sudah sangat meresahkan dan terkesan kebal hukum dan sulit disentuh.

“Kalau togel masih jalan terus begini, masyarakat bisa berpikir ada pembiaran. Semua orang tahu, tapi kenapa sulit disentuh. Ada apa dengan Polres Supiori?” ujar salah satu warga dengan nada kesal.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, transaksi togel di Supiori berjalan terang-terangan dengan berbagai putaran, baik Singapura, Sidney, Kamboja, Hongkong dan lainnya. Proses penjualan tersebut melalui kupon putih.

Perputaran uang dari perjudian itu disebut cukup besar dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Situasi ini dinilai berbahaya karena togel bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga dianggap merusak ekonomi keluarga dan memicu masalah sosial di tengah masyarakat kecil.

Untuk itu Masyarakat di Kabupaten Supiori mendesak Polda Papua untuk segera menangani persoalan Togel dan membongkar jaringan perjudian hingga ke aktor utama yang berada di belakang bisnis ilegal tersebut serta menutup aktifitas ilegal tersebut.

Perlu diketahui bahwa Perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 KUHP lama dengan ancaman pidana penjara bagi pelaku maupun penyelenggara perjudian. Sementara dalam KUHP Nasional yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, praktik perjudian tetap dikategorikan sebagai tindak pidana serius dengan ancaman hukuman bagi pihak yang menawarkan, memberikan kesempatan, maupun turut terlibat dalam aktivitas perjudian.

KUHP baru tersebut mempertegas komitmen negara dalam memberantas segala bentuk perjudian, termasuk togel yang kini semakin berkembang melalui penjualan langsung.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum Polres Supiori terkait aktivitas togel di Kabupaten Supiori maupun nama RISKI, DEF, dan BULLENG yang ramai diperbincangkan masyarakat.

Warga berharap aparat penegak hukum Polda Papua segera bertindak tegas agar tidak muncul anggapan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang “kebal hukum” di balik maraknya praktik togel di Kabupaten Supiori. Dan tidak menimbulkan opini buruk bagi Intitusi Kepolisian.

(Crew)

Artikel Togel Marak, Nama Rizki, Def Dan Bulleng Kendalikan Hukum Di Kabupaten Supiori pertama kali tampil pada FokusiNews.

Di tengah semangat penegakan hukum yang terus digaungkan, realitas di Jayapura justru menampar keras wajah keadilan. Aktivitas perjudian toto gelap (togel) bukan lagi isu pinggiran, ia tumbuh terang-terangan, terstruktur, dan seolah tak tersentuh hukum.

Maraknya praktik perjudian, memunculkan persepsi di tengah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang secara tegas mengatur larangan perjudian, aktivitas ilegal tersebut justru terkesan tetap berjalan tanpa hambatan di berbagai daerah.

Dalam aturan terbaru, negara sebenarnya telah memperkuat jerat hukum terhadap pelaku perjudian. Melalui Pasal 426, setiap pihak yang berperan sebagai bandar atau penyelenggara judi dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 9 tahun dan denda 2 miliard.

Sementara itu, Pasal 427 juga menyasar pemain dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun. Regulasi ini menjadi bukti bahwa negara tidak memberi ruang terhadap praktik perjudian dalam bentuk apa pun. Namun fakta di lapangan berbicara lain.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah penegakan hukum benar-benar berjalan, atau justru kalah oleh kuatnya jaringan perjudian?

Di mana negara ketika hukum dipermainkan di depan mata?

letak kinerja Kapolres Jayapura, dipertanyakan ketika wilayah hukumnya dipermainkan oleh mafia togel?

Hukum sebagai fondasi utama negara Republik Indonesia, tetapi kalah dengan jaringan mafia togel di Jayapura?

Togel bukan sekadar praktik ilegal biasa. Ia telah berubah menjadi industri bayangan yang diduga memiliki jaringan rapi, pemain lama, hingga pelaku lapangan yang terus bergerak tanpa rasa takut. Putaran seperti Hongkong, Singapura, Sidney, Kamboja Brasil dan lainnya menjadi “menu harian” yang dengan mudah diakses masyarakat.

Ini bukan lagi permainan sembunyi-sembunyi, ini bisnis terang-terangan.

Lebih mengkhawatirkan, muncul persepsi kuat di tengah publik bahwa ada pembiaran. Bahkan, bisik-bisik tentang keterlibatan oknum aparat terus beredar. Jika ini benar, maka yang rusak bukan hanya sistem, tapi fondasi kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Dampaknya nyata. Uang rakyat kecil habis di meja angka. Harapan keluarga runtuh. Kriminalitas berpotensi meningkat. Dan yang paling berbahaya: masyarakat mulai percaya bahwa hukum bisa dikalahkan oleh uang dan jaringan.

Ini kondisi yang tidak bisa dianggap biasa. Ketika hukum kalah wibawa, maka yang lahir adalah kekacauan. Ketika aparat kehilangan kepercayaan, maka yang tumbuh adalah keberanian para pelanggar.

Sudah saatnya aparat penegak hukum, khususnya Polda Papua, harus membuktikan bahwa negara masih hadir. Penindakan tidak boleh setengah hati. Jika ada oknum, bersihkan. Jika ada jaringan, bongkar sampai ke akar. Jangan berhenti di pelaku kecil kejar aktor utama di balik layar.

Karena jika tidak, publik akan terus bertanya, dan kali ini dengan nada yang lebih keras:

Apakah hukum masih berdiri tegak, atau sudah benar-benar tunduk di hadapan togel?

Desakan menguat, aparat diminta mengungkap aktor utama dan memastikan transparansi penegakan hukum kepada publik.

(Crew)

Artikel Pasal 426 UU No 1 Tahun 2023 KUHP Baru, Tak Mampu Kalahkan Togel Di Jayapura pertama kali tampil pada FokusiNews.

Sejumlah warga mengaku praktik penjualan togel semakin mudah dijumpai, bahkan disebut-sebut berlangsung di lokasi-lokasi umum tanpa rasa takut terhadap penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan serta komitmen pemberantasan perjudian di wilayah Papua.

“Ini sudah sangat meresahkan. Togel bukan lagi sembunyi-sembunyi, tapi seperti dibiarkan. Kami menduga ada oknum yang bermain di belakang,” ungkap salah seorang toko agama yang enggan disebutkan namanya.

Isu dugaan keterlibatan oknum aparat semakin menguat di tengah minimnya tindakan tegas yang terlihat di lapangan. Masyarakat pun mendesak agar aparat penegak hukum tidak hanya menyasar pelaku kecil, tetapi juga mengusut jaringan besar hingga ke akar-akarnya, termasuk jika terdapat oknum internal yang terlibat.

Seorang toko perempuan berinisial M’A di Jayapura menilai, jika dugaan ini benar, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap integritas institusi penegak hukum. “Kepercayaan publik bisa runtuh jika aparat yang seharusnya memberantas justru diduga melindungi praktik ilegal,” ujarnya.

Atas situasi ini, berbagai elemen masyarakat mendesak Kapolri untuk turun tangan langsung dan membentuk tim independen guna mengusut tuntas kasus tersebut. Transparansi dan penindakan tegas dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan tersebut. Namun publik berharap aparat segera memberikan klarifikasi sekaligus langkah konkret dalam memberantas praktik perjudian togel yang kian merajalela di Jayapura.

(Heri)/Red.

Artikel Togel Merajalela Di Jayapura, Diduga Ada Bekingan Oknum Aparat. Kapolri Diminta Usut Tuntas pertama kali tampil pada FokusiNews.