Jayapura, fokusinews.com — Sekretaris Aliansi Papua Maju Provinsi Papua, Benyamin Wayangkau, menilai rencana pengembangan kereta api di Papua bukan merupakan kebutuhan utama bagi Orang Asli Papua (OAP). Ia mengingatkan pemerintah agar lebih bijak dalam menetapkan prioritas pembangunan, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Wayangkau di Holandia, Senin (27/4/2026), sebagai respons terhadap kembali menguatnya wacana pembangunan kereta api oleh Pemerintah Provinsi Papua bersama pihak terkait.
Menurut Wayangkau, kebutuhan mendasar masyarakat Papua saat ini masih berkutat pada layanan dasar seperti akses air bersih, pendidikan, kesehatan, listrik, serta infrastruktur jalan yang layak.
“Kereta api bukan kebutuhan utama OAP. Yang lebih penting adalah pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat di kampung-kampung,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi geografis Papua yang didominasi pegunungan, hutan lebat, serta wilayah rawan bencana menjadikan pembangunan rel kereta api sangat kompleks dan berbiaya tinggi, bahkan dinilai kurang efisien dibanding moda transportasi lain seperti pesawat perintis, kapal laut, atau jalan darat.
Wayangkau juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari proyek infrastruktur berskala besar tersebut. Ia menilai pembangunan rel kereta api berisiko membuka hutan dalam skala luas yang dapat memicu deforestasi serta kerusakan ekosistem.
“Papua memiliki hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi. Pembukaan lahan besar-besaran berpotensi merusak habitat, memicu banjir, hingga mengganggu keseimbangan lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan potensi konflik sosial yang dapat timbul, terutama terkait hak ulayat masyarakat adat. Menurutnya, persoalan batas tanah antar marga hingga saat ini masih sering terjadi, sehingga proyek besar seperti ini berpotensi memperbesar konflik baru.
“Papua bukan tanah kosong. Setiap wilayah memiliki pemilik adat. Jika tidak dikelola dengan baik, proyek ini bisa memicu konflik antar marga,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, rencana pembangunan kereta api di Papua kembali mencuat setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan kajian awal dengan rute prioritas Sentani–Kota Jayapura.
Pemerintah mengklaim proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas, distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, sejumlah kalangan menilai proyek tersebut belum menjadi prioritas dibandingkan perbaikan infrastruktur yang sudah ada.
Wayangkau mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada penguatan sistem transportasi yang sudah berjalan, seperti penataan trayek angkutan darat antar wilayah di Papua, khususnya jalur Jayapura–Sarmi hingga Mamberamo serta Jayapura–Keerom.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan sektor transportasi serta pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti industri sagu berbasis lingkungan.
“Sagu adalah makanan pokok dan simbol budaya orang Papua. Pengembangan industri sagu akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat,” katanya.
Wayangkau menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus melalui proses yang transparan dan melibatkan masyarakat adat secara aktif, bukan sekadar formalitas.
Ia juga menyoroti bahwa program kereta api tidak lahir dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga perlu dikaji ulang secara mendalam.
“Kalau tidak melibatkan masyarakat secara bermakna, risiko konflik sosial dan kerusakan lingkungan akan lebih besar daripada manfaatnya,” pungkasnya.
