Jayapura-Papua. Fokusinews. Wakil Gubernur Provinsi Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng. menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kebebasan pers sekaligus mendorong sinergi antara media dan pemerintah, dalam momentum peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang untuk pertama kalinya digelar di Provinsi Papua. Pada Senin, 04 Mei 2026.
Dalam keterangannya kepada awak media, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan berskala nasional hingga internasional di Papua menjadi langkah penting dalam menunjukkan kesiapan daerah sebagai tuan rumah berbagai agenda strategis.
“Ini menjadi kebanggaan bagi Provinsi Papua karena untuk pertama kalinya perayaan ini dilaksanakan di sini. Kami berharap ke depan kegiatan nasional maupun internasional terus bisa digelar di Papua,” ujarnya.
Ia menekankan, peran pers sangat vital dalam mendukung pembangunan, khususnya melalui pemberitaan yang kontekstual, akurat, dan berimbang. Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Pers diharapkan mampu memberitakan hal-hal yang benar, positif, dan berimbang, sehingga dapat menggambarkan proses pembangunan yang terjadi, baik di Provinsi Papua maupun di seluruh Tanah Papua,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan media harus terus diperkuat agar masyarakat dapat mengetahui secara luas program-program pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan.
Selain itu, ia mencontohkan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi cepat terkait kejadian di lapangan, seperti bencana alam. Informasi yang disampaikan media, kata dia, dapat membantu pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat.
“Melalui media, pemerintah bisa segera mengetahui kejadian di lapangan, misalnya peristiwa banjir di Sentani. Dari situ, pemerintah dapat langsung turun dan mengambil langkah konkret untuk mengurangi dampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Terkait jaminan kebebasan pers, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berpedoman pada regulasi nasional yang berlaku. Ia juga memastikan adanya ruang terbuka bagi insan pers untuk meliput berbagai kegiatan pemerintah.
“Pemerintah daerah memberikan ruang seluas-luasnya kepada media untuk meliput kegiatan. Kami juga memiliki wadah komunikasi antara pemerintah dan insan pers sebagai jembatan informasi,” ujarnya.
Dalam hal perlindungan jurnalis, pemerintah daerah terus mendorong koordinasi dan komunikasi melalui forum resmi, termasuk melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua sebagai penghubung utama antara media dan pemerintah.
Ia berharap tidak ada lagi kasus-kasus yang merugikan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, seperti intimidasi atau perampasan alat kerja. Oleh karena itu, pendekatan dialog dan koordinasi terus diperkuat guna mencegah konflik di lapangan.
“Tujuan utama pemberitaan adalah menyampaikan kebenaran kepada publik, bukan menimbulkan dampak negatif. Karena itu, komunikasi yang baik antara media dan pemerintah harus terus dijaga,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Wakil Gubernur Provinsi Papua. Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng. kembali mengajak seluruh insan pers untuk menjaga profesionalisme dengan mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan.
“Dengan sinergi yang baik, pers akan menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkasnya.
(Heri)/Kaperwil Papua
