Yapen, fokusinews.com — Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia dimanfaatkan oleh Markus Imbiri untuk menyuarakan kritik tajam terhadap praktik jurnalisme yang dinilai mulai menjauh dari fungsi kontrol sosial.
Dalam pernyataannya di Serui, Minggu (3/5/2026), Mark yang merupakan salah satu jurnalis investigasi senior dan kini menjabat sebagai ASN di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, menegaskan bahwa wartawan tidak boleh terjebak menjadi “corong pemerintah”.
“Wartawan jangan hanya cari berita manis di kantor pemerintah. Turun ke lapangan, lihat langsung kesusahan masyarakat,” tegasnya.
Mark menilai, lemahnya peliputan kritis terhadap sejumlah program strategis nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan, dan Koperasi Merah Putih telah menciptakan ruang gelap dalam transparansi publik.
Menurutnya, jurnalis seharusnya berada di garis depan untuk mengawal implementasi program tersebut, termasuk berani mengungkap berbagai persoalan mendasar yang kerap luput dari perhatian.
“Kalau wartawan diam, siapa lagi yang kontrol? Jangan takut mengulas persoalan di lapangan,” ujarnya.
Secara khusus, Mark menyoroti persoalan status tanah dalam pembangunan Kampung Nelayan yang dinilainya berpotensi memicu konflik, terutama di Papua yang memiliki kompleksitas hak ulayat.
Ia meminta wartawan untuk berani menelusuri dan mengungkap fakta di lapangan terkait legalitas tanah yang digunakan dalam program pembangunan.
“Banyak konflik di Papua berakar dari masalah ulayat. Ini fakta, dan wartawan wajib bongkar,” tegasnya.
Mark juga mengkritik keras sebagian media yang dinilainya memilih “main aman” karena faktor kedekatan atau kerja sama dengan pemerintah.
Menurutnya, sikap tersebut berpotensi menghilangkan fungsi kontrol pers sebagai pilar demokrasi.
“Jangan karena sudah kerja sama lalu takut memuat berita yang kontra. Itu bukan jurnalisme, itu kompromi,” katanya.
Sebagai mantan jurnalis investigasi, Mark menegaskan bahwa keberanian dan independensi merupakan fondasi utama dalam profesi wartawan. Ia mengingatkan bahwa kebebasan pers tidak boleh hanya menjadi slogan tahunan, tetapi harus diwujudkan dalam kerja jurnalistik yang kritis dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kalau pers tidak berani, maka publik yang dirugikan,” pungkasnya.
