FokusiNews.Com, Kaltara, Rabu 17 Juni 2026
MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) sebagai langkah memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah setempat. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aco Borneo, Rabu (17/6/2026) pagi itu, dibuka oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. H. Kamran Daik, M.Si.
Dalam sambutannya, Kamran Daik menegaskan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing bukan semata-mata untuk membatasi aktivitas mereka, melainkan untuk memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat bagi daerah serta tetap menghormati hukum, budaya, dan kepentingan masyarakat Kabupaten Malinau.
“Pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan setiap aktivitas warga negara asing berjalan sesuai aturan serta terus menjaga semangat kolaborasi, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang aman, maju, dan sejahtera,” ujar Kamran Daik
Asisten I juga menyampaikan arahan agar Kepala Dinas Tenaga Kerja yang baru dapat menjalankan peran secara aktif dengan menerapkan pendekatan “jemput bola” kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malinau. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang melibatkan tenaga kerja asing.
Rapat Tim PORA Kabupaten Malinau ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan dari kepolisian, kejaksaan, imigrasi, serta dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi rutin guna memantau dan mengevaluasi pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Malinau yang memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan.
Melalui rapat ini, Pemkab Malinau berharap sinergi antarinstansi semakin solid sehingga pengawasan terhadap warga negara asing dapat berjalan optimal, sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif tanpa mengabaikan kedaulatan dan kepentingan masyarakat setempat.
Editor : FN – AR
