FokusiNews

Blog

  • SOLIDARITAS KEKELUARGAAN TERASA! RATUSAN PENGURUS DPC & PAC GRIB JAYA DI KEBUMEN RAMAIKAN PERNIKAHAN MANASYE & SEMUEL

    SOLIDARITAS KEKELUARGAAN TERASA! RATUSAN PENGURUS DPC & PAC GRIB JAYA DI KEBUMEN RAMAIKAN PERNIKAHAN MANASYE & SEMUEL

    Fokusinews.com||Kebumen-Suasana haru sekaligus meriah menyelimuti Gedung Resepsi Teman Hati, Pejagoan, Kabupaten Kebumen, pada Sabtu (8/8/2026). Ratusan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Kebumen memadati venue untuk memberikan doa restu dan ucapan selamat atas pernikahan putri Bendahara , Teddy Kalengkongan.

    Acara resepsi ini menjadi momen istimewa karena bukan hanya sekadar perayaan pernikahan, melainkan juga bukti nyata solidaritas dan ikatan kekeluargaan yang kuat di tubuh organisasi GRIB Jaya Kebumen. Kehadiran ratusan kader dari berbagai kecamatan menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya bersatu dalam perjuangan sosial-politik, tetapi juga saling mendukung dalam suka cita kehidupan pribadi anggota.

    Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Kebumen, Muhammad Affandi, A.Md.Par. (Bung Fandi Komo), dalam kedatangannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus yang telah meluangkan waktu. “Kehadiran kita hari ini adalah simbol bahwa GRIB Jaya adalah satu keluarga besar. Ketika salah satu keluarga kita berbahagia, maka kebahagiaan itu dirasakan oleh seluruh anggota. Selamat kepada Bapak Teddy Kalengkongan dan Ibu Mustiyati Dulah Warso atas pernikahan putri tercinta,” ujar Bung Fandi.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC secara khusus mengucapkan selamat dan doa terbaik kepada kedua mempelai, Manasye dan Semuel. Beliau berpesan agar kedua mempelai senantiasa membangun rumah tangga yang Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Semoga kasih Tuhan menjadi kekuatan utama dalam pernikahan kalian, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan integritas yang selaras dengan semangat.

    “Saya doakan semoga Manasye dan Samuel menjadi pasangan yang saling menguatkan, sabar dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan kelak menjadi generasi penerus yang membanggakan orang tua serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa,” tambah Bung Fandi.

    Sementara itu, Teddy Kalengkongan selaku Bendahara dan orang tua mempelai perempuan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran dan doa restu dari seluruh rekan-rekan pengurus. Ia menyatakan bahwa dukungan moril sebesar ini merupakan energi positif yang luar biasa bagi keluarganya.

    “Terima kasih kepada ketua DPC para ketua PAC, dan seluruh anggota GRIB Jaya yang telah hadir. Ini bukan sekadar undangan pernikahan, tapi bukti persaudaraan yang sesungguhnya. Doa kalian semua adalah hadiah terindah untuk Manasye dan Samuel,” ungkap Teddy.

    Kegiatan ini berlangsung khidmat namun penuh kehangatan. Para pengurus tampak antusias berfoto bersama keluarga besar Teddy Kalengkongan dan saling bersilaturahmi. Momen ini juga dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi antar-PAC di luar agenda rapat formal.

    Dengan terjalinnya tali silaturahmi yang semakin erat melalui momen-momen seperti ini, diharapkan soliditas internal DPC dan PAC GRIB Jaya di Kabupaten Kebumen semakin kokoh, sehingga mampu menghadapi tantangan organisasi dan berkontribusi lebih besar bagi masyarakat Kebumen ke depannya.

  • Dana desa lubuk saung 2022-2025 memanas! Lp-kpk desak Tipikor Kepahiang bongkar dugaan make-up,”cashback” dan monopoli

    Dana desa lubuk saung 2022-2025 memanas! Lp-kpk desak Tipikor Kepahiang bongkar dugaan make-up,”cashback” dan monopoli

    Dana Desa Lubuk Saung 2022–2025 Memanas! LP-KPK Desak Tipikor Kepahiang Bongkar Dugaan Mark-Up, “Cashback” dan Monopoli

     

    KEPAHIANG – fokusinews.Com – Aroma dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Lubuk Saung, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, periode 2022–2025 kian menyengat. Sejumlah kegiatan bernilai ratusan juta rupiah setiap tahun kini menjadi sorotan publik. Tudingan bermunculan mulai dari dugaan mark-up harga satuan, pungutan “cashback” hingga monopoli pengadaan program ketahanan pangan.

     

    Menanggapi hal itu, Lembaga LP-KPK Provinsi bengkulu,secara tegas meminta aparat penegak hukum, khususnya unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepahiang, segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Bukan sekadar menumpuk di atas kertas Surat Pertanggungjawaban (SPJ), tetapi harus menyasar fisik pekerjaan, harga satuan, proses pengadaan, rekening transaksi hingga aliran uang ke pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan.

     

     

     

    2022: Gapura Rp112 Juta & Ketahanan Pangan Rp137 Juta Dipertanyakan

     

    Dugaan persoalan mulai terlihat sejak 2022:

     

    – Peningkatan monumen gapura desa → pagu Rp112.596.700. Diminta dibandingkan RAB dengan kondisi fisik: volume, spesifikasi material, harga pembelian, upah tenaga kerja dan bukti transaksi.

     

    – Ketahanan pangan (bibit ikan) → anggaran Rp137.730.250. Muncul dugaan adanya “cashback” puluhan juta rupiah dari pihak penyedia ke pihak tertentu. LPKPK mendesak menelusuri siapa penyedia, proses penunjukan, harga sebenarnya dan ke mana selisih uang mengalir.

     

     

    2023: Ketahanan Pangan Kembali Disorot & Polindes Berulang?

     

    – Ketahanan pangan → anggaran Rp131.186.000. Kembali bermunculan dugaan “cashback” puluhan juta rupiah. Harus dibuktikan lewat dokumen pengadaan, faktur, rekening koran, bukti pembayaran dan keterangan penyedia.

     

    – Pembangunan Polindes → Rp286.768.500

     

    – Pembangunan Polindes (2024) → Rp222.644.000

    → Total: Rp509.412.500 dalam dua tahun.

    Pertanyaan publik: Apakah lanjutan? Belum selesai? Ada perubahan desain? Atau persoalan lain? Fisik harus diukur, RAB dibuka, volume dihitung, harga dibanding dan pembayaran ditelusuri.

     

     

    2024–2025: Masih Berulang & Pembukaan Jalan Rp232 Juta Dipertanyakan

     

    Tabel

     

    Tahun Kegiatan Anggaran Sorotan

    2024 Ketahanan Pangan Rp119.634.000 Dugaan persoalan pengadaan & “cashback”

    2025 Pembukaan Badan Jalan Rp232.824.419 Diminta uji fisik: panjang-lebar, medan, alat berat, tenaga kerja

    2025 Ketahanan Pangan Rp117.575.000 Dugaan monopoli pengadaan, bahkan diduga melibatkan Kades dalam pengaturan belanja barang

     

    LPKPK menegaskan: pemeriksaan harus menyasar dokumen APBDes, RKPDes, keputusan desa, bukti pembelian, rekening koran, serta keterangan pengurus BUMDes dan pihak penyedia. Jangan hanya memeriksa siapa yang menandatangani dokumen, tetapi siapa yang mengendalikan, siapa yang menyediakan, dan siapa yang menikmati keuntungan.

     

     

    LPKPK: “Jangan Hanya Periksa SPJ!”

     

    Ketua/representasi LP-KPK Provinsi bengkulu menegaskan:

     

    “Kami meminta Tipikor Kabupaten Kepahiang segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Jangan hanya melihat SPJ. Cek fisiknya, cek harga satuannya, cek penyedianya dan telusuri aliran uangnya.”

     

    – Jika bersih → pemeriksaan justru menjadi momentum pembuktian bagi pihak yang dituding.

     

    – Jika ada penyimpangan → mark-up, volume tidak sesuai, aliran uang ke pihak tertentu → harus diproses sesuai hukum.

     

    Langkah ini juga relevan dengan pemantauan sebelumnya: April 2026 Inspektorat Kabupaten Kepahiang telah melakukan monitoring Dana Desa di Kecamatan Seberang Musi, mencakup dokumen perencanaan, keuangan dan realisasi fisik.

     

     

     

    Publik Menunggu: Bongkar atau Berhenti di Kertas?

     

    Bola panas kini berada di tangan aparat:

     

    – Benarkah ada mark-up harga?

     

    – Benarkah ada “cashback” puluhan juta?

     

    – Benarkah pengadaan dimonopoli?

     

    – Mengapa Polindes dapat anggaran dua tahun berturut-turut?

     

    – Apakah ada kerugian negara?

     

    Semua hanya bisa dijawab lewat audit objektif. LP-KPK Provinsi Bengkulu juga mendesak Tipikor Polres melakukan audit administrasi sekaligus fisik APBDes 2022–2025.

     

    “Jika bersih, tunjukkan bukti. Jika ada penyimpangan, bongkar sampai ke akar-akarnya.”

    Dan sebelum berita ini kita naik ke Redaksi,kita hubungi,,kades engan, tidak ada jawaban dan sanggahan

    Pewarta. Debi

  • Relawan MBG Tegaskan Komitmen Dukung Program Makan Bergizi Gratis dan Kawal Kebijakan Pemerintah

    Relawan MBG Tegaskan Komitmen Dukung Program Makan Bergizi Gratis dan Kawal Kebijakan Pemerintah

    Fokusinews.com, Sabtu 08 Agustus 2026
    JAKARTA — Organisasi Relawan Masyarakat Bersatu Gotong – Royong (Rel MBG) menegaskan komitmennya untuk berdiri di barisan terdepan dalam mendukung berbagai program kebangsaan, khususnya program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu pilar Asta Cita prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Dalam pidatonya di hadapan para pengurus REL- MBG tingkat DPP hingga DPW dari seluruh Indonesia, Ketua Umum DPN REL- MBG H.Roy Marjuk menekankan bahwa keberadaan organisasi relawan ini bukan diukur dari banyaknya atribut, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
    “Rel MBG tumbuh dengan semangat mendukung program makan bergizi gratis, sebuah program yang menyentuh kebutuhan dasar anak-anak Indonesia. Memberikan makan bergizi tidak hanya mengisi perut, tetapi juga menjaga kesehatan, membantu pertumbuhan, menjaga konsentrasi belajar, serta menyiapkan masa depan bangsa,” ujarya Roy Marjuk.
    Selain program kecukupan gizi anak, Rel MBG juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal program strategis pemerintah lainnya, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi rakyat.
    Menjadi Mitra Kritis yang Santun
    Lebih lanjut, ditegaskan bahwa Rel MBG diproyeksikan sebagai gerakan sosial kebangsaan jangka panjang yang menjadi mitra pemerintah. Namun, pimpinan Rel MBG mengingatkan agar peran mitra tersebut tidak menghilangkan keberanian untuk memberikan masukan konstruktif.
    “Menjadi mitra bukan berarti kehilangan keberanian untuk memberikan masukan. Yang baik kita dukung, yang perlu diperbaiki kita sampaikan dengan santun, dan yang belum sempurna kita bantu sempurnakan. Kecintaan kepada negara adalah keberanian untuk ikut bekerja dan tegak lurus untuk NKRI,” tegas Roy Mardjuk
    Di akhir pengarahannya, ia memberikan pesan menohok kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota agar tidak memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi, menekan masyarakat, ataupun menyalahgunakan jabatan.
    “Relawan sejati tidak bertanya ‘apa yang saya dapat’, melainkan ‘apa yang bisa saya berikan’. Tetap jaga loyalitas kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan tegak lurus mengawal pemerintahan demi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

    Editor  : FN – AR

  • Rohmat Desak BPK Audit Menyeluruh Proyek Revitalisasi Situ Cikedal Senilai Rp9,49 Miliar

    Rohmat Desak BPK Audit Menyeluruh Proyek Revitalisasi Situ Cikedal Senilai Rp9,49 Miliar

    Pandeglang, Rohmat menyoroti pelaksanaan proyek Revitalisasi Situ Cikedal yang dibiayai APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp9.490.799.700 dan dilaksanakan oleh CV Almaira Karya Utama.

    Menurut Rohmat, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat sejumlah dugaan yang perlu mendapat perhatian serius aparat pengawas dan auditor negara. Di antaranya dugaan pelaksanaan pekerjaan yang terkesan asal-asalan, tidak terlihat adanya konsultan pengawas maupun direksi teknis di lokasi proyek, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

    “Apabila benar pengawasan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya, kondisi ini berpotensi memengaruhi mutu pekerjaan dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Proyek yang nilainya hampir Rp10 miliar harus dikerjakan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas Rohmat.

    Rohmat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap proyek tersebut, meliputi aspek administrasi, teknis, kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, volume pekerjaan, hingga penggunaan anggaran.

    Selain itu, Rohmat juga mendesak Inspektorat Provinsi Banten dan instansi teknis terkait segera melakukan inspeksi lapangan guna memastikan seluruh pekerjaan telah sesuai dengan dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Kami tidak ingin proyek pembangunan hanya menjadi ajang penyerapan anggaran tanpa menghasilkan kualitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Rohmat.

    Rohmat menegaskan bahwa desakan audit ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat agar pembangunan yang dibiayai APBD benar-benar memenuhi standar kualitas, transparansi, dan akuntabilitas.

  • Silaturahmi Nasional Relawan MBG: Memperkuat Sinergi dan Menjangkau Puluhan Juta Penerima Manfaat

    Silaturahmi Nasional Relawan MBG: Memperkuat Sinergi dan Menjangkau Puluhan Juta Penerima Manfaat

    Fokusinews.com, Sabtu 08 Agustus 2026
    JAKARTA — Organisasi relawan Masyarakat Bersatu Gotong – Royong (MBG) menggelar agenda Silaturahmi Nasional sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, solidaritas, serta komitmen perjuangan dalam mengawal program strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045.
    Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina Dr. M, Qodari, S.Psi, M.A, menegaskan bahwa program MBG merupakan jembatan penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana persatuan dan gotong royong menjadi fondasi utamanya. Ia memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus serta relawan yang telah bekerja keras membangun organisasi hingga ke tingkat Kabupaten dan kota.
    “Silaturahmi Nasional hari ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi momentum bersama untuk memperkuat persaudaraan dan perjuangan. Program MBG adalah jembatan menuju Indonesia Emas 2045, dan relawan memiliki peran yang sangat strategis,” ujar Qodari, Sabtu ( 08/08/26).

    Hingga saat ini, program MBG tercatat telah menjangkau 63.520.178 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Seiring dengan besarnya cakupan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan perapihan data, refocussing, serta percepatan perbaikan tata kelola.
    Sebagai bentuk pengawalan sejak awal, pihak Dewan Pembina telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BGN, Dr Sudaryono, guna menyampaikan masukan strategis berdasarkan akumulasi pengalaman di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, ditekankan pentingnya menempatkan mitra sebagai sahabat utama BGN.
    “Mitra adalah sahabat BGN, bukan musuh. Tanpa mitra, tidak ada kegiatan MBG karena para mitralah yang menyiapkan infrastruktur di lapangan,” tegasnya.

    Qodari juga menambahkan bahwa Badan Gizi Nasional ( BGN ) bersama jajaran relawan berkomitmen memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dengan menerapkan langkah pembenahan internal dan penegakan hukum yang tegas.

    Sebagai langkah nyata pemerataan manfaat, BGN memprioritaskan pembangunan 1.700 Satuan Pelayanan MBG (SPMBG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Selain itu, sebanyak 114 titik dapur SPMBG siap beroperasi di wilayah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan enam provinsi di Papua.
    Menanggapi dinamika hukum yang ada, pihak organisasi juga menegaskan penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan tersebut dinilai semakin mempertegas bahwa program MBG merupakan amanat konstitusi yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat luas.

    Editor  : FN – AR

  • Diduga 5 Bidang Tanah Warga Terserobot Proyek Revitalisasi Situ Cikedal Pemprov Banten Dituding Tutup Mata

    Diduga 5 Bidang Tanah Warga Terserobot Proyek Revitalisasi Situ Cikedal Pemprov Banten Dituding Tutup Mata

    Pandeglang – Rencana revitalisasi Situ Cikedal menjadi kawasan wisata dengan anggaran Rp9,49 miliar dari APBD Provinsi Banten 2026 kini memicu penolakan keras dari warga. Selain menolak proyek tersebut, warga juga menyoroti dugaan penyerobotan 5 bidang tanah milik warga yang terdampak pembangunan.

     

    Isu ini mencuat setelah beredar petisi masyarakat dan pemasangan spanduk bertuliskan “Kami Masyarakat Pandeglang MENOLAK Revitalisasi Situ Cikedal menjadi Lokasi Wisata” dan Situ Cikedal milik Rakyat, Bukan Proyek di sejumlah titik di wilayah Menes.

     

    Dugaan 5 Tanah Warga Terserobot Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya ada 5 bidang tanah milik warga sekitar Situ Cikedal yang diduga masuk ke dalam area perencanaan proyek tanpa adanya kejelasan ganti rugi dan sosialisasi.

     

    Warga mengaku belum pernah diajak musyawarah terkait pembebasan lahan maupun batas-batas area yang akan direvitalisasi. Akibatnya, muncul kekhawatiran lahan garapan, kebun, hingga akses jalan milik warga akan hilang begitu proyek dimulai.

     

    “Sampai sekarang kami tidak tahu pasti tanah kami masuk atau tidak. Tapi alat berat sudah mulai disurvey. Kalau benar 5 bidang itu kena, mau dikemanakan kami Tidak ada pemberitahuan sama sekali,” ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya.

     

    Pemprov Banten Dituding Tutup Mata Dalam petisi yang ditujukan kepada Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, dan DPRD, warga menilai Pemprov Banten “tutup mata” terhadap persoalan dasar di lapangan. Pungkasnya

  • RAMAIKAN KULINER MAGETAN, SATE KAMBING MBAH MOEL, BUKA CABANG 1 DI TEMPURAN

    RAMAIKAN KULINER MAGETAN, SATE KAMBING MBAH MOEL, BUKA CABANG 1 DI TEMPURAN

    MAGETAN, Sabtu 8 Agustus 2026 – #Fokusinews.com – Hilir Mudik Kendaraan, Menjadi Pemandangan Tiap hari di jalan Raya Sarangan. Jalan Utama dari Kota Menuju Sarangan Ini Memang Menjadi Tempat, yang sangat Strategis untuk Pemberdayaan ekonomi. Salah satunya usaha perdagangan, karena Situasi yang Ramai & Selalu di lewati oleh berbagai Macam, Kendaraan baik dari magetan sendiri, Maupun luar kota.

    Begitu Strategis nya maka tak heran bila selalu menjadi Pilihan, Untuk mengembangkan usaha. Selain di dukung keadaan jalan yang bagus dan ramai, juga jalur menuju Wisata sarangan, Sebagai icon Kota wisata magetan, Juga jalur menuju jalan tembus Jawa Tengah. Hampir 24 jam jalan itu tidak pernah sepi. Jadi sangat memungkinkan, Orang yang buka usaha akan berjalan dengan lancar & Sukses.

    Salah Satu Usaha Yang Memanfaatkan jalur ini salah satunya adalah Sate kambing Mbah MOEL,Cabang 1 yang hari ini Mengadakan Grand Opening, Tepatnya hari sabtu, 8 Agustus 2026.Dengan alamat lengkap, Desa Campur sari, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Timur Halte SMAN 3 Magetan. Dengan di Bukanya di Tempat itu harapan nya Usaha semakin laris & ramai di kunjungi oleh masyarakat. Mengingat Tempat strategis dan di dukung oleh perputaran ekonomi daerah itu sangat bagus.

    Sate Kambing adalah salah satu Kuliner, Makanan Favorit masyarakat. Tak ayal banyk orang Yang Membuka usaha tersebut, karena Di sukai masyarakat & di gemari semua kalangan.

    Sate Kambing Mbah MOEL, Punya banyak kelebihan di banding dengan Sate – Sate yang lain. Di antaranya Hewan di sembelih sendiri, sehingga kwalitas & Kehalalanya Terjagas dengan baik. Di sembelih secara Syar’i Membuat orang nyaman untuk mengkonsumsi nya. Dengan Pengolahan yang baik & Proses yang benar, Maka terjaga kwalitas & Rasanya. Membuat para pengunjung Senang & Bahagia.

    Selain tempat yang strategis, Bahan yanng baik, Proses yang benar. Sate Kambing Mbah MOEL juga di dukung dengan Pelayanan yang ramah & Cepat. Sehingga Pengunjung Betah & Nyaman. Selamat & Sukses, Semoga Kedepannya usaha semakin lancar & Maju

    #Supriono #Riosanjaya #Fokusinews.com #PenajiwaTV

  • ICT GELAR AKSI TOLAK REVITALISASI SITU CIKEDAL 150 PESERTA SERUKAN EVALUASI APBD Rp9,49 MILIAR

    ICT GELAR AKSI TOLAK REVITALISASI SITU CIKEDAL 150 PESERTA SERUKAN EVALUASI APBD Rp9,49 MILIAR

    Pandeglang, Indonesia Contra Terror (ICT) bersama masyarakat Kabupaten Pandeglang menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Situ Cikedal, Sabtu (8/8/2026), sebagai bentuk penolakan terhadap rencana revitalisasi Situ Cikedal menjadi kawasan wisata dengan anggaran APBD sebesar Rp9,49 miliar. Ucap Sapta Selaku Kordinator Lapangan di lokasi  8 Agustus 2026

    Lanjuta Sapta, Aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.00–11.00 WIB tersebut diikuti kurang lebih 150 peserta. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polsek Cikedal dan Menes, Polres Pandeglang, serta Polda Banten dan unsur terkait lainnya.

     

    ICT menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan kritik terhadap skala prioritas kebijakan dan penggunaan anggaran daerah. Tegasnya

     

    Ketua Umum ICT, Syailendra Adi Sapta, menyampaikan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali apakah pembangunan kawasan wisata merupakan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Pandeglang.

     

    “Kami tidak menolak pembangunan. Yang kami pertanyakan adalah prioritasnya. Ketika masyarakat masih menghadapi persoalan narkoba, kenakalan pelajar, kekerasan, persoalan sosial, jalan desa yang rusak, serta kebutuhan jembatan bagi anak-anak sekolah, apakah pembangunan wisata dengan anggaran Rp9,49 miliar harus menjadi prioritas”. Jelasnya

     

    Menurut ICT, Situ Cikedal selama ini bukan hanya sebuah kawasan yang memiliki potensi wisata, tetapi juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mencari ikan, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun untuk dijual sebagai sumber penghasilan.

     

    Karena itu, ICT menilai setiap perubahan fungsi kawasan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang selama ini memanfaatkannya serta dilakukan melalui proses yang transparan dan partisipatif.

     

    ICT juga menyoroti aspirasi masyarakat sekitar yang menyatakan belum mendapatkan pelibatan yang memadai dalam proses sosialisasi dan perencanaan revitalisasi Situ Cikedal.Tuturnya

     

    Dalam aksi tersebut, ICT menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan masyarakat. Namun hingga aksi berakhir, belum terdapat perwakilan dari pihak terkait yang hadir untuk menerima dan memberikan jawaban secara langsung atas aspirasi yang disampaikan.

     

    ICT menyatakan kondisi tersebut tidak akan menghentikan langkah mereka dalam mengawal persoalan tersebut.

     

    “Kami menghormati seluruh proses pemerintahan dan aparat yang telah mengawal aksi sehingga berjalan aman dan tertib. Tetapi aspirasi masyarakat membutuhkan jawaban. Karena itu, kami akan melanjutkan perjuangan melalui aksi jilid II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,” ujar  Syailendra.

     

    ICT JUGA AKAN MELANJUTKAN AKSI JILID II Aksi lanjutan akan diarahkan kepada pemerintah Provinsi Banten sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam kebijakan pembangunan tersebut.

     

    Dalam aksi jilid II, ICT akan membawa tuntutan agar pemerintah.

     

    1. Mengevaluasi kembali rencana revitalisasi Situ Cikedal menjadi kawasan wisata.

     

    2. Memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar, urgensi, perencanaan, dan penggunaan anggaran Rp9,49 miliar.

     

    3. Membuka ruang dialog dengan masyarakat yang selama ini memanfaatkan Situ Cikedal.

     

    4. Meninjau kembali skala prioritas APBD dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial dan infrastruktur masyarakat.

     

    5. Menjamin proses pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

     

    ICT menegaskan bahwa perjuangan tersebut akan dilakukan melalui jalur konstitusional, damai, dan bertanggung jawab.

     

    > “Kami tidak ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah. Kami ingin pemerintah mendengar. Kami datang membawa suara masyarakat dan meminta agar uang rakyat digunakan untuk menjawab kebutuhan rakyat. Kalau pemerintah mempunyai argumentasi bahwa pembangunan ini memang menjadi prioritas, sampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Kami siap mendengarkan dan mengkajinya,” tegasnya.

     

    ICT berharap pemerintah tidak melihat kritik masyarakat sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari kontrol sosial dan partisipasi warga negara dalam mengawal pembangunan.

     

    INDONESIA CONTRA TERROR (ICT) Mengawal Kebijakan, Menyuarakan Aspirasi, Membela Kepentingan Rakyat. Pungkas nya Syanlendra

  • Kapolda Sumut Kunker ke Polres Tapteng, Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rusun Polres Tapanuli Tengah

    Kapolda Sumut Kunker ke Polres Tapteng, Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rusun Polres Tapanuli Tengah

     

    TAPANULI TENGAH – Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) pada Jumat (7/8/2026). Selain memantau kesiapan jajaran pascabencana, kunjungan ini diwarnai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Dinas “Tunggal Panaluan” Polres Tapteng serta penyerahan dukungan sarana dan prasarana jajaran.

    Kedatangan Kapolda Sumut beserta Ketua Bhayangkari Daerah Sumut, Ny. Mona Whisnu Hermawan, Irwasda Kombes Pol Nanang Masbudi, S.I.K., M.Si., dan jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut menggunakan Helikopter Polri P-3307 disambut langsung oleh Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Muhammad Alan Haikel, S.K.M., S.I.K., M.I.K., Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, S.H., M.H., serta unsur Forkopimda Tapteng di Lapangan Bola Kaki Pandan.

    Mengawali agendanya, Kapolda Sumut dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumut menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Munawar di Kelurahan Pandan Wangi dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74 Tahun 2026.

    Rombongan kemudian bergerak menuju Mapolres Tapanuli Tengah untuk memimpin Groundbreaking Ceremony Pembangunan Gedung Rusun Dinas Tunggal Panaluan. Dalam kesempatan tersebut, Polres Tapteng menerima dukungan pemenuhan fasilitas dasar berupa 1 unit Rumah Susun Dinas sebanyak 20 kamar/hunian. Tak hanya itu, program pemugaran total dan penataan ulang juga menyasar 4 Polsek jajaran yakni Polsek Pandan, Polsek Kolang, Polsek Sorkam, dan Polsek Barus, yang masing-masing dilengkapi dengan penambahan 4 unit rumah dinas Polsek.

    Dalam arahannya, Irjen Pol Whisnu Hermawan menegaskan agar seluruh proses pembangunan fasilitas tempat tinggal dan Mako tersebut wajib diselesaikan tepat waktu dalam kurun waktu 6 bulan.

    “Pembangunan Rusun Tunggal Panaluan dan perbaikan di 4 Polsek ini merupakan langkah nyata Polri dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pemenuhan rumah dinas adalah kebutuhan dasar agar personel tidak lagi terbebani pikiran soal tempat tinggal, sewa, atau cicilan, sehingga bisa berfokus penuh melayani masyarakat,” ujar Kapolda Sumut.

    Kapolda juga menginstruksikan seluruh jajaran Polres Tapteng untuk rutin merawat dan menjaga fasilitas gedung yang dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.

    Selain pemenuhan fasilitas hunian, Kapolda Sumut menyoroti pentingnya kenyamanan lingkungan kerja. Penataan lingkungan markas komando yang bersih dan rapi sebagaimana penataan Mako Polda Sumut seluas 40 hektar dinilai berbanding lurus dengan peningkatan ketertiban administrasi dan pelayanan publik. Ia menginstruksikan agar kebutuhan operasional harian terpenuhi 100 persen dan tidak boleh ada lagi kendala teknis saat masyarakat membuat laporan, seperti kehabisan kertas administrasi atau gangguan listrik.

    Guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan adaptif, Kapolda Sumut mendorong percepatan transformasi layanan berbasis digital untuk pengurusan SKCK, perizinan keramaian, hingga surat kehilangan. Langkah ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat sekaligus mengurangi interaksi tatap muka secara langsung (face-to-face).

    “Yang paling utama adalah membangun sistem digital yang andal dan beroperasi 24 jam. Mengingat pergantian jabatan pimpinan atau personel adalah hal yang rutin terjadi, keberadaan sistem yang kuat akan menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan konsisten, efektif, dan akuntabel siapa pun pimpinannya,” tegas Irjen Pol Whisnu Hermawan.

    Kapolda Sumut turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel Polres Tapteng yang tetap bersemangat dan sigap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meski sebelumnya sempat terdampak bencana alam.(JN)

  • Warga Pandeglang Petisi Tolak Pembangunan Wisata Situ Cikedal Senilai Rp9,49 Miliar

    Warga Pandeglang Petisi Tolak Pembangunan Wisata Situ Cikedal Senilai Rp9,49 Miliar

    PANDEGLANG – Sejumlah masyarakat Kabupaten Pandeglang menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Kawasan Wisata Situ Cikedal yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Banten sebesar Rp9,49 miliar.

     

    Penolakan itu disampaikan melalui “PETISI MASYARAKAT KABUPATEN PANDEGLANG PENOLAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA SITU CIKEDAL” yang ditujukan kepada Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, Ketua DPRD Provinsi Banten, dan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang. Ucap sapta Selaku Kordinator Lapangan , Sabtu08/08/2026

     

    Lajut Sapta, Dalam petisi tersebut, warga menegaskan bahwa penolakan ini tidak didasari kepentingan politik maupun pribadi, melainkan bentuk kepedulian agar anggaran negara digunakan lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

    Alasan Warga Menolak Belum Disosialisasikan Warga sekitar Situ Cikedal termasuk RT, RW, dan yang menggantungkan hidup dari situ merasa belum dilibatkan secara memadai dalam proses sosialisasi dan perencanaan pembangunan.

    Prioritas Masalah Sosial Kabupaten Pandeglang saat ini masih menghadapi berbagai persoalan sosial seperti peredaran narkoba, kekerasan seksual, perundungan, tawuran pelajar, dan persoalan lain yang butuh kebijakan nyata dari pemerintah.

    Layanan Rehabilitasi Belum Ada Hingga saat ini masyarakat belum memiliki layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, pusat konsultasi keluarga/remaja, serta layanan pendampingan bagi yang menghadapi persoalan sosial.

    Infrastruktur Dasar Rusak Masih banyak infrastruktur dasar yang mendesak seperti jalan-jalan desa yang rusak dan belum mendapat penanganan memadai.

    Keamanan Siswa SD Siswa-siswi SD Negeri Padahayu masih membutuhkan jembatan penyeberangan yang aman untuk menyeberangi sungai menuju sekolah. Keselamatan anak dinilai harus diprioritaskan. Ujarnya

    Anggaran Harus ke Kebutuhan Dasar Dulu Warga berpandangan anggaran daerah seharusnya lebih dulu diarahkan untuk pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sebelum dialokasikan untuk pembangunan kawasan wisata baru.

    Program pembangunan Situ Cikedal sebelumnya digadang-gadang untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi warga di sekitar Menes, Pandeglang.

     

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait petisi tersebut. Pungkasnya