Fokusinews.com, Sabtu 08 Agustus 2026
JAKARTA — Organisasi relawan Masyarakat Bersatu Gotong – Royong (MBG) menggelar agenda Silaturahmi Nasional sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, solidaritas, serta komitmen perjuangan dalam mengawal program strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina Dr. M, Qodari, S.Psi, M.A, menegaskan bahwa program MBG merupakan jembatan penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana persatuan dan gotong royong menjadi fondasi utamanya. Ia memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus serta relawan yang telah bekerja keras membangun organisasi hingga ke tingkat Kabupaten dan kota.
“Silaturahmi Nasional hari ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi momentum bersama untuk memperkuat persaudaraan dan perjuangan. Program MBG adalah jembatan menuju Indonesia Emas 2045, dan relawan memiliki peran yang sangat strategis,” ujar Qodari, Sabtu ( 08/08/26).
Hingga saat ini, program MBG tercatat telah menjangkau 63.520.178 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Seiring dengan besarnya cakupan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan perapihan data, refocussing, serta percepatan perbaikan tata kelola.
Sebagai bentuk pengawalan sejak awal, pihak Dewan Pembina telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BGN, Dr Sudaryono, guna menyampaikan masukan strategis berdasarkan akumulasi pengalaman di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, ditekankan pentingnya menempatkan mitra sebagai sahabat utama BGN.
“Mitra adalah sahabat BGN, bukan musuh. Tanpa mitra, tidak ada kegiatan MBG karena para mitralah yang menyiapkan infrastruktur di lapangan,” tegasnya.
Qodari juga menambahkan bahwa Badan Gizi Nasional ( BGN ) bersama jajaran relawan berkomitmen memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dengan menerapkan langkah pembenahan internal dan penegakan hukum yang tegas.
Sebagai langkah nyata pemerataan manfaat, BGN memprioritaskan pembangunan 1.700 Satuan Pelayanan MBG (SPMBG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Selain itu, sebanyak 114 titik dapur SPMBG siap beroperasi di wilayah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan enam provinsi di Papua.
Menanggapi dinamika hukum yang ada, pihak organisasi juga menegaskan penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan tersebut dinilai semakin mempertegas bahwa program MBG merupakan amanat konstitusi yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat luas.
Editor : FN – AR
