FokusiNews

Blog

  • YURA FC Tak Terbendung, Bungkam PERENG FC 3–0 dan Kokoh di Puncak Klasemen Grup A

    YURA FC Tak Terbendung, Bungkam PERENG FC 3–0 dan Kokoh di Puncak Klasemen Grup A

    Kaperwil – Rembang // fokusinews.com// Persaingan di Grup A Zona Timur Liga PSSI Rembang 2026 semakin menarik memasuki pekan kedua Minggu 2 Agustus 2026 Bertanding di Lapangan Gandrirojo, Kecamatan Sedan, YURA FC tampil dominan dengan mengalahkan PERENG FC melalui skor meyakinkan 3–0, sekaligus mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara.

    Sejak peluit kick-off dibunyikan, YURA FC langsung mengambil inisiatif serangan. Permainan cepat dan agresif yang diperagakan anak-anak YURA FC membuat lini pertahanan PERENG FC terus berada di bawah tekanan.

    Gol pembuka lahir pada menit ke-5 melalui aksi penyerang bernomor punggung 9, Nabil. Memanfaatkan skema serangan balik cepat, Nabil sukses menaklukkan penjaga gawang PERENG FC dan membawa timnya unggul 1–0.

    Keunggulan tersebut semakin bertambah setelah YURA FC mencetak gol kedua melalui tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper lawan. Skor 2–0 bertahan hingga turun minum.

    Memasuki babak kedua, PERENG FC mencoba bangkit dan beberapa kali membangun serangan. Namun, disiplin lini belakang YURA FC mampu meredam setiap peluang yang diciptakan lawan.

    Menjelang berakhirnya pertandingan, Nabil kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol keduanya pada laga tersebut sekaligus memastikan kemenangan telak YURA FC dengan skor akhir 3–0. Hingga wasit meniup peluit panjang, PERENG FC tak mampu membalas satu gol pun.

    Kemenangan ini menjadi hasil sempurna bagi YURA FC setelah sebelumnya juga sukses meraih tiga poin pada laga perdana. Dari dua pertandingan, YURA FC mencatatkan dua kemenangan beruntun, mengoleksi enam poin, mencetak empat gol, serta belum sekalipun kebobolan. Catatan tersebut mengantarkan mereka kokoh di puncak klasemen sementara Grup A.

    Di posisi kedua, PERSEPAN PANCUR juga menunjukkan performa yang konsisten. Tim tersebut mengoleksi empat poin hasil dari satu kemenangan dan satu kali imbang. Meski berada di bawah YURA FC, PERSEPAN PANCUR menjadi tim paling produktif dengan torehan tujuh gol dan selisih gol terbaik (+7), sehingga tetap menjadi pesaing kuat dalam perebutan tiket ke fase berikutnya.

    Sementara itu, METEOR FA berada di peringkat ketiga dengan raihan satu poin hasil satu kali imbang. Adapun PERENG FC masih terbenam di dasar klasemen setelah menelan dua kekalahan beruntun. Hingga pekan kedua, mereka belum mampu mencetak gol dan telah kebobolan 10 kali.

    Persaingan di Grup A Zona Timur diprediksi akan semakin sengit pada pertandingan-pertandingan berikutnya. YURA FC bertekad mempertahankan tren positif demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya, sementara tim-tim lain dituntut meningkatkan performa agar tidak tertinggal dalam persaingan memperebutkan posisi terbaik di klasemen.

    ( wik )

  • Sengketa Lahan 15 Tahun Tak Kunjung Selesai, Warga Tuntut PT Prima Bahagia Permai Alokasikan 20% Hasil Panen

    Sengketa Lahan 15 Tahun Tak Kunjung Selesai, Warga Tuntut PT Prima Bahagia Permai Alokasikan 20% Hasil Panen

    Fokusinews.com, Senin 03 Agustus 2026
    BULUNGAN — Permasalahan lahan seluas kurang lebih 200 hektar yang melibatkan masyarakat desa dengan PT Prima Bahagia Permai ( PBP )  hingga kini belum menemukan titik terang. Sengketa yang telah berlangsung selama 15 tahun tersebut mendorong perwakilan warga H Zainuddin untuk menuntut hak alokasi sebesar 20 persen dari hasil panen perusahaan.
    Pernyataan tegas tersebut disampaikan Zainuddin dalam sebuah pertemuan yang turut difasilitasi oleh pihak Kepolisian  setempat. Dalam forum tersebut, ia mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya respons dari manajemen PT Prima Bahagia Permai.
    “Saya sudah dua kali bersurat kepada Manajer PT Prima Bahagia Permai, namun tidak pernah dibalas. Setelah difasilitasi oleh Kepolisian setempat dan bertemu langsung, pihak manajemen justru mengaku tidak tahu-menahu mengenai persoalan ini,” ujar H Zainuddin.
    Guna mengakhiri ketidakpastian hukum yang berlarut-larut, H. Zainuddin menawarkan solusi kompromi yang dinilai tidak merugikan kedua belah pihak. Mereka mendesak agar perusahaan menyerahkan 20 persen hasil panen kepada desa hingga proses timbang terima lahan diselesaikan secara resmi.
    Selain tuntutan alokasi hasil panen, warga juga mengusulkan agar lahan seluas 200 hektar tersebut digariskan atau dijadikan jaminan sementara sampai ada kesepakatan akhir (timbang terima).
    “Ini adalah solusi yang paling adil agar tidak ada pihak yang dirugikan maupun dirugikan secara sepihak. Desa harus mendapatkan penghasilan, dan perusahaan pun tetap menjalankan kewajibannya,” tegasnya.


    Berdasarkan keterangan perwakilan warga, pihak manajemen PT Prima Bahagia Permai sempat menanggapi usulan tersebut dengan menyatakan bahwa belum ada aturan baku yang mengatur pemotongan 20 persen hasil panen maupun penjaminan lahan dalam skema yang diajukan.
    Kendati demikian, warga tetap bergeming dan meminta agar seluruh elemen masyarakat bersatu untuk mengawal kesepakatan tersebut. Warga berharap pihak manajemen segera mengambil langkah konkret demi menciptakan kepastian ekonomi dan keharmonisan antara perusahaan dan masyarakat desa setempat.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini , pihak Pemerintah Daerah Bulungan bersama DPRD dan masyarakat sepakat bahwa pihak PT PBP diberikan waktu menyelesaikan tuntutan masyarakat Tanah Kuning paling lambat 30 hari , kalau tidak dapat dilaksanakan maka Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menutup sementara pabriknya sampai selesai kewajibannya dilaksanakan.

    Editor  : FN – AR

  • PASCA MASA PEMULIHAN, KETUA DPC GRIB JAYA KEBUMEN MUHAMMAD AFFANDI AKTIF KEMBALI: SILATURAHMI KE POLRES DAN KESBANGPOL PERKUAT KOMITMEN KAMTIBMAS

    PASCA MASA PEMULIHAN, KETUA DPC GRIB JAYA KEBUMEN MUHAMMAD AFFANDI AKTIF KEMBALI: SILATURAHMI KE POLRES DAN KESBANGPOL PERKUAT KOMITMEN KAMTIBMAS

    Fokusinews.com||KEBUMEN- Setelah menjalani masa istirahat dan pemulihan kesehatan selama beberapa waktu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Kebumen, Muhammad Affandi, A.Md.Par., resmi kembali aktif memimpin organisasi. Sebagai langkah awal reaktivitas penuh, beliau memimpin rombongan pengurus inti DPC untuk melakukan silaturahmi strategis ke Mapolresta Kebumen dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Kebumen pada Senin, 3 , Agustus 2026.

    Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat koordinasi, menyegarkan komitmen dukungan terhadap stabilitas daerah, serta menegaskan peran GRIB Jaya sebagai mitra konstruktif bagi aparat keamanan dan pemerintah.

     

    Di Mapolresta Kebumen, rombongan diterima oleh Kasat Intelkam Polres Kebumen, H. Agus Wantoro, S.H., yang akrab disapa Bang Mandra. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Affandi menyampaikan rasa syukur atas kesembuhannya dan menegaskan bahwa energi baru ini akan difokuskan untuk penguatan organisasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan ketertiban umum.

    “Alhamdulillah, saya sudah kembali sehat dan siap bertugas. Kunjungan kami hari ini adalah bentuk nyata bahwa GRIB Jaya tidak ingin menjadi penonton. Kami hadir untuk bersinergi. Kami berkomitmen penuh untuk mendukung Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Kebumen,” ujar Muhammad Affandi.

    Menanggapi hal tersebut, H. Agus Wantoro, S.H. (Bang Mandra) menyambut hangat kembalinya Ketua DPC GRIB Jaya. Ia menilai bahwa kehadiran ormas yang disiplin dan proaktif sangat membantu tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam deteksi dini potensi konflik sosial di tingkat akar rumput.

    “Kami sangat mengapresiasi langkah silaturahmi ini. Sinergi antara Intelkam Polri dengan elemen masyarakat seperti GRIB Jaya adalah kunci keberhasilan pemeliharaan kamtibmas. Dengan jaringan pengurus hingga kecamatan, GRIB Jaya bisa menjadi mata dan telinga kami di lapangan untuk mencegah hoaks dan gesekan horizontal,” tegas Bang Mandra.

    Usai dari Polresta, rombongan melanjutkan silaturahmi ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Kebumen. Pertemuan ini fokus pada pembahasan pembinaan wawasan kebangsaan, update data keanggotaan organisasi, serta peran GRIB Jaya dalam mengawal agenda pembangunan daerah yang kondusif. Pihak Kesbangpol memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi DPC GRIB Jaya dalam menjaga netralitas dan kepatuhan terhadap regulasi ormas.

    Tim Sekretaris DPC GRIB Jaya Kabupaten Kebumen Charlie A.K, menambahkan bahwa momentum kembalinya Ketua DPC ini akan dimanfaatkan untuk mempercepat konsolidasi internal. “Kami akan segera menggelar rapat evaluasi dengan seluruh DPC dan PAC . Instruksi utamanya adalah: jaga soliditas, taati hukum, dan jadilah pelopor ketertiban di wilayah masing-masing,” jelasnya.

    Dengan terjalinnya komunikasi yang intensif antara DPC GRIB Jaya, SatIntelkam Polres Kebumen, dan Kesbangpol, diharapkan Kabupaten Kebumen dapat mempertahankan iklim sosial yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

  • Dituduh “Kongkalikong” dengan Perusahaan, Pemkab Bulungan Didorong Tindak Tegas Pelanggaran Perizinan dan Hak Masyarakat

    Dituduh “Kongkalikong” dengan Perusahaan, Pemkab Bulungan Didorong Tindak Tegas Pelanggaran Perizinan dan Hak Masyarakat

    Fokusinews.com, Senin 03 Agustus 2026
    BULUNGAN – Dugaan ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menindak pelanggaran izin operasional perusahaan di Kabupaten Bulungan memicu sorotan tajam. Pemerintah Kabupaten Bulungan dinilai pembiaran dan terkesan tebang pilih dalam menegakkan aturan terhadap aktivitas perusahaan yang dinilai merugikan masyarakat serta melanggar regulasi.
    Dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) , Anggota DPRD Bulungan Andika menegaskan masyarakat sampai curiga ada main mata antara instansi terkait dengan pihak perusahaan. Hal itu didasari atas minimnya tindakan penertiban meski berbagai pelanggaran hukum telah terjadi secara berulang.
    “Masyarakat sampai curiga dan saya sampaikan kepada Kepala Dinas pertanian, jangan jangan ada kongkalikong antara pihak pertanian dengan perusahaan. Kenapa kecurigaan itu muncul? Dasarnya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi tidak ada penertiban, perusahaan tetap berproduksi meraup keuntungan tetapi hak hak masyarakat tidak juga terealisasi” ujar Andika dengan nada tegas di hadapan jajaran Dinas Pertanian dan dinas terkait.
    Ia juga menyayangkan alasan klasik pejabat publik yang kerap berdalih sebagai pejabat baru saat dikonfirmasi mengenai persoalan menahun tersebut. Menurutnya, tata kelola pemerintahan bersifat ex-officio, di mana setiap pejabat yang menduduki jabatan wajib bertanggung jawab atas persoalan yang ada tanpa memandang masa jabatan.
    Dugaan Pelanggaran HGU
    Sejumlah poin pelanggaran mendasar yang disuarakan meliputi:
    Aktivitas di Luar Hak Guna Usaha (HGU): Pihak perusahaan diduga menggarap lahan di luar perizinan HGU yang sah.
    Abaikan Hak Masyarakat: Lahan masyarakat dan kewajiban porsi perkebunan (plasma) tak kunjung terpenuhi.
    Dalam pertemuan tersebut, tanggapan tertulis perusahaan yang menyatakan bahwa lahan di luar HGU akan dimasukkan secara menyusul ke dalam revisi perizinan dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap aturan hukum yang berlaku.
    “Jawaban perusahaan seenaknya, tidak ingin melepas lahan di luar HGU untuk dijadikan kebun masyarakat karena akan diusulkan ke perizinan nanti. Padahal jelas-jelas itu pelanggaran hukum. Pertanyaannya, kenapa eksekutif tidak mengambil tindakan tegas sejak dulu? Sedangkan Masyarakat sudah terpecah belah karena persoalan ini” tambahnya.
    Melihat stagnasi penyelesaian secara persuasif yang telah dilakukan sejak tingkat desa hingga audiensi dengan pimpinan daerah, Andika menegaskan tidak akan berhenti memprjuangkan ini hingga hak masyarakat terpenuhi.
    “Langkah persuasif sudah kami tempuh sejak awal. Jika rapat ini tidak menghasilkan ketegasan, kami akan melibatkan lembaga legislatif secara formal hingga ke tingkat pusat. Lebih baik saya diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan,” tegas Andika.
    Hak tersebut juga senada dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh Anggota Komisi 2 DPRD KABUPATEN BULUNGAN, bahkan Komisi 2 siap untuk kembali membentuk Pansus terkait persoalan ini.
    DPRD Kabupaten Bulungan mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bulungan, khususnya jajaran eksekutif, segera menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara obyektif demi mengembalikan hak-hak masyarakat demi menjaga kondusifitas masyarakat Desa Tanah Kuning dan sekitarnya.

    Editor  : FN – AR

  • Wakil Bupati Tapanuli Tengah Hadiri Penutupan PRSU 2026 : Dukung Pemulihan Ekonomi Dan Promosi Potensi Daerah

    Wakil Bupati Tapanuli Tengah Hadiri Penutupan PRSU 2026 : Dukung Pemulihan Ekonomi Dan Promosi Potensi Daerah

     

    Medan – Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi pada Minggu 2 Agustus 2026 menghadiri secara langsung acara Penutupan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2026 yang digelar di Arena PRSU, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Medan.

    Penutupan agenda PRSU tersebut dilakukan secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya. Acara ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara, perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), konsul serta konsul jenderal negara sahabat, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

    Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Surya, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan PRSU 2026 yang telah menginjak usia ke-50 tahun ini sukses mencatatkan perputaran uang sekitar Rp. 50 miliar selama satu bulan penuh pelaksanaan. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa PRSU memberikan dampak ekonomi yang masif dan signifikan bagi para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat luas di Sumatera Utara.

    “Setiap daerah memiliki potensi masing-masing dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong agar potensi tersebut berkembang melalui penguatan iklim investasi, peningkatan daya saing daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas,” kata Surya.

    Wagubsu juga berharap agar PRSU tidak sekadar menjadi agenda perhelatan tahunan biasa, melainkan momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan guna menggenjot investasi, memajukan sektor UMKM, mendongkrak sektor pariwisata, serta mengoptimalkan berbagai sektor strategis lainnya di Sumatera Utara.

    Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Ferry Indra, dalam laporan penutupannya menyampaikan bahwa total kunjungan selama perhelatan PRSU 2026 berhasil menembus angka 161.309 pengunjung.

    Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan tahun ini membawa semangat transformasi baru yang tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan semata, tetapi juga berfokus pada kualitas penyelenggaraan yang mencakup aspek keamanan, kenyamanan, serta tata kelola yang profesional.

    Kemeriahan PRSU 2026 juga melibatkan sekitar 3.000 pengisi acara, di mana 75 persen di antaranya merupakan seniman serta penampil lokal asal Sumatera Utara. Selain berfungsi sebagai etalase promosi potensi daerah dan produk-produk unggulan, PRSU 2026 juga diramaikan oleh berbagai ajang kompetisi menarik seperti dance kontemporer, lomba menyanyi, senam kreasi, kompetisi stan terbaik, serta berbagai perlombaan kreatif lainnya.

    Kehadiran Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada malam penutupan PRSU 2026 ini mencerminkan komitmen kuat dan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap agenda strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ajang ini dinilai sangat krusial sebagai wadah efektif untuk mempromosikan potensi daerah, memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, serta merajut kerja sama antardaerah demi mewujudkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.(JN)

  • Duka Kebakaran di Palembang, Pegadaian Hadir Lewat Bantuan TJSL Senilai

    Duka Kebakaran di Palembang, Pegadaian Hadir Lewat Bantuan TJSL Senilai

    Fokusinews.com | Palembang. – Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan komitmen untuk senantiasa hadir di setiap situasi yang dihadapi nasabah, PT Pegadaian melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan kepada nasabah Unit Pelayanan Cabang (UPC) 36 Ilir, Cabang Palembang, yang terdampak musibah kebakaran.

    Bantuan tersebut diberikan setelah memperoleh persetujuan dari Kantor Wilayah III Sumbagsel sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap keluarga korban. Bantuan yang disalurkan berupa perlengkapan sekolah bagi tiga anak yang terdampak serta kendaraan layak pakai sebagai modal usaha keluarga, dengan total nilai bantuan sebesar Rp20 juta.

    Musibah kebakaran yang terjadi tidak hanya menghanguskan tempat tinggal korban, tetapi juga menyebabkan dua orang anak meninggal dunia. Melalui bantuan ini, Pegadaian berharap dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak yang masih tersisa, sekaligus membantu keluarga untuk kembali bangkit melalui dukungan sarana usaha.

    Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel, Novryandi, mengatakan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Pegadaian untuk tidak hanya hadir sebagai perusahaan jasa keuangan, tetapi juga sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat.

    “Pegadaian selalu berkomitmen untuk hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi nasabah yang sedang menghadapi musibah. Melalui program TJSL, kami ingin memberikan dukungan nyata agar keluarga yang terdampak dapat kembali bangkit. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga, mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak, serta menjadi penyemangat untuk memulai kembali kehidupan dan usaha mereka.”

    Sementara itu, Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Palembang, Erly Ferdianti, menyampaikan bahwa kepedulian terhadap nasabah merupakan bagian dari komitmen Pegadaian dalam memberikan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan.

    “Kami turut berduka cita atas musibah yang dialami keluarga nasabah kami. Semoga bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata, membantu anak-anak tetap melanjutkan pendidikan, serta mendukung keluarga untuk kembali mandiri melalui bantuan sarana usaha. Kami berharap kehadiran Pegadaian dapat dirasakan tidak hanya melalui layanan keuangan, tetapi juga melalui aksi nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati.”

    Program TJSL merupakan salah satu bentuk komitmen PT Pegadaian dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Melalui berbagai kegiatan sosial, Pegadaian terus berupaya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat serta memperkuat perannya sebagai perusahaan yang dekat dengan masyarakat.

    Ke depan, Pegadaian akan terus menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui layanan keuangan maupun melalui aksi sosial yang mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dengan semangat *MengEMASkan Indonesia dan budaya *Melayani Sepenuh Hati*, Pegadaian berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan menjadi sahabat yang selalu hadir dalam setiap fase kehidupan.

  • Program Cetak Sawah Ogan Ilir Diprotes, JAKOR Sumsel Sebut Ribuan Hektare Belum Tergarap

    Program Cetak Sawah Ogan Ilir Diprotes, JAKOR Sumsel Sebut Ribuan Hektare Belum Tergarap

    Fokusinews.com | Palembang – Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (JAKOR Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Cetak Sawah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2025–2026.

    Dalam orasinya, pada Senin (3/8/2026), JAKOR Sumsel mengaku telah memperoleh data hasil investigasi dan informasi yang mengindikasikan adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan program tersebut.

    Koordinator Aksi JAKOR Sumsel, Fadrianto TH, di dampingi oleh Koordinator Lapangan RA. Wijaya mengatakan program cetak sawah di Ogan Ilir mencakup sedikitnya 13 paket pekerjaan yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Lubuk Keliat, Muara Kuang, Pemulutan Barat, Indralaya Selatan, Rambang Kuang, Rantau Alai, Tanjung Raja hingga Tanjung Batu. Seluruh kegiatan tersebut bersumber dari APBN dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp105 miliar.

    Menurut JAKOR Sumsel, target program seluas sekitar 3.500 hektare diduga tidak tercapai. Berdasarkan data yang mereka miliki, sekitar 1.100 hektare lahan disebut belum dapat digarap maupun ditanami karena masih tergenang air dan sistem irigasi serta tata kelola air dinilai belum berfungsi secara optimal.

    “Diduga sejak awal analisis kesiapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) tidak dilakukan secara matang sehingga program dipaksakan tanpa mempertimbangkan tingkat keberhasilan di lapangan,” ujar Fadrianto.

    JAKOR Sumsel juga menduga biaya pelaksanaan program mencapai sekitar Rp35 juta per hektare. Berdasarkan perhitungan organisasi tersebut, kondisi lahan yang disebut tidak tergarap itu berpotensi menimbulkan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp38,5 miliar. Klaim tersebut merupakan dugaan dan belum merupakan hasil audit aparat pengawas maupun penegak hukum.

    Dalam pernyataan sikapnya, JAKOR Sumsel menilai dugaan permasalahan tersebut berpotensi berkaitan dengan aspek perencanaan, penentuan lokasi, pelaksanaan hingga pengawasan program.

    Melalui aksi, JAKOR Sumsel menyampaikan empat tuntutan, yakni:

    1.Meminta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mengundurkan diri karena dinilai bertanggung jawab atas dugaan kegagalan program.

    2.Meminta Kepala Dinas menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas dugaan tidak optimalnya pelaksanaan program.
    Meminta Kepala Dinas bertanggung jawab atas dugaan kegagalan Program Cetak Sawah di Ogan Ilir.

    3.Meminta penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan Program Cetak Sawah di Kabupaten Ogan Ilir.

    Sementara itu, massa aksi Jakor Sumsel di terima oleh, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang di wakili oleh Opitum Jaya Kabid Sarana Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumsel mengatakan apa yang di sampaikan kawan – kawan Jakor Sumsel benar dalam artian benar.di lakukan secara E-Katalog.

    “Untuk yang di Ogan ilir prosesnya benar, untuk proses tahun kemarin di ogan ilir memang banyak kendala karena tiba-tiba mendapatkan anggaran dan harus di laksanakan tahun itu juga,”ujanrya.

    Dan,”insya allah yang menjadi masalah akan kami perbaiki kembali serta aksi kawan – kawan hari ini akan kami sampaikan dan koordinasikan dengan Pimpinan,”pungkasnya.

  • Menyongsong Era Baru Energi Kaltim: Mengawal Participating Interest 10 Persen agar Daerah Tidak Lagi Menjadi Penonton

    Menyongsong Era Baru Energi Kaltim: Mengawal Participating Interest 10 Persen agar Daerah Tidak Lagi Menjadi Penonton

    Editor: SS

    Fokusinews.com,— Pengembangan North Hub Development Project di Cekungan Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur, menandai momentum krusial bagi masa depan industri energi nasional sekaligus perekonomian regional. Proyek raksasa yang mengintegrasikan Lapangan Geng North dan Gehem ini kini telah memasuki tahap konstruksi dengan nilai investasi fantastis mencapai US$11,8 miliar. Pemerintah menargetkan produksi gas sekitar 1.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) serta 80.000 barel kondensat per hari mulai kuartal IV 2028.

    Dengan skala investasi tersebut, North Hub bukan sekadar proyek migas biasa, melainkan instrumen strategis yang akan mengubah struktur produksi gas nasional sekaligus membuka peluang ekonomi masif bagi Kalimantan Timur. Namun, pertanyaannya yang paling mendasar adalah: seberapa besar manfaat ekonomi tersebut benar-benar kembali kepada daerah dan masyarakat tempat sumber daya alam itu dikeruk?

    Memahami Esensi dan Landasan Hukum Participating Interest (PI) 10 Persen

    Menjawab tantangan keadilan distribusi tersebut, instrumen Participating Interest (PI) 10 persen memegang peran krusial. Menurut Ketua Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M., PI 10 persen tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk bantuan, hadiah, atau belas kasihan dari kontraktor migas kepada pemerintah daerah.(03/08/26)

    Participating Interest merupakan hak atau porsi partisipasi dalam suatu Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract/PSC) pengelolaan wilayah kerja migas, di mana daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diberikan ruang untuk turut serta secara aktif. Oleh karena itu, PI 10 persen sama sekali bukan bentuk bantuan, hadiah, ataupun bentuk kemurahan hati dari kontraktor migas.

    Landasan filosofis kebijakan ini sangat kokoh, berpijak langsung pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini diperkuat melalui regulasi teknis, mulai dari UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PP Nomor 35 Tahun 2004, hingga Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 yang terakhir diubah melalui Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025.
    Perjuangan Kaltim memperoleh PI 10 persen adalah wujud nyata penegakkan keadilan pengelolaan sumber daya alam.

    Ekspansi Eni dan Posisi Strategis Cekungan Kutai

    Operator utama di balik megaproyek ini adalah Eni, raksasa energi asal Italia yang telah beroperasi di Indonesia sejak 2001. Keberhasilan penemuan cadangan raksasa Geng North-1 pada 2023—dengan estimasi awal mencapai 5 triliun kaki kubik (Tcf) gas dan hingga 400 juta barel kondensat—menjadi tonggak sejarah baru yang kemudian diintegrasikan bersama Lapangan Gehem menjadi North Hub.

    Pada Maret 2026, Eni resmi mengambil Final Investment Decision (FID) untuk North Hub serta South Hub (Gendalo dan Gandang), yang diproyeksikan mampu menghasilkan total hingga 2 miliar kaki kubik gas per hari dan 90.000 barel kondensat per hari. Potensi ini kian dipertegas oleh penemuan baru di struktur Geliga-1 pada Blok Ganal di bulan April 2026. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Kalimantan Timur akan terus memegang kendali sebagai pusat gravitasi industri gas nasional untuk beberapa dekade ke depan.

    Belajar dari Pengalaman Blok Mahakam: Profesionalisme BUMD adalah Kunci

    Kalimantan Timur sejatinya memiliki rekam jejak dalam pengelolaan PI melalui pengalaman di Blok Mahakam. Pengalaman berharga tersebut memberikan pelajaran telak bahwa memperoleh PI hanyalah langkah awal; tantangan terberat justru terletak pada tata kelola manajerialnya.

    Kepemilikan PI tidak akan otomatis mendatangkan manfaat maksimal apabila BUMD penerimanya dikelola secara lemah dari sisi manajerial, finansial, teknis, maupun tata kelola.

    Dr. Irianto Lambrie menegaskan agar BUMD pengelola PI North Hub wajib dibangun sebagai entitas bisnis yang profesional, menerapkan prinsip Good Corporate Governance (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran), serta bersih dari intervensi politik praktis.

    Kesalahan klasik yang harus dihindari adalah memandang PI semata-mata sebagai mesin pencetak dividen instan atau sekadar penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) jangka pendek. Nilai strategis PI jauh lebih luas dari itu, yakni sebagai penggerak efek ganda (multiplier effect) ekonomi yang mampu menyerap lebih dari 8.000 lapangan kerja baru.

    Lima Agenda Strategis Menuju Transformasi Ekonomi Kaltim

    Agar Kaltim tidak terjebak dalam kutukan sumber daya alam (resource curse), di mana daerah kaya migas tetapi masyarakatnya tertinggal secara kesejahteraan, terdapat lima agenda strategis yang harus dikawal bersama:

    1. Pengawalan Serius PI 10 Persen –  Mengawal proses perolehan hak partisipasi secara profesional dan taat asas hukum.

    2. Meritokrasi BUMD – Memastikan jajaran direksi dan komisaris BUMD diisi oleh profesional yang kompeten di bidang energi dan keuangan korporasi.

    3. Roadmap Investasi Produktif– Menyusun arah pemanfaatan hasil PI untuk pembangunan jangka panjang, bukan sekadar belanja rutin.

    4. Pemberdayaan Ekosistem Lokal – Membangun kemitraan strategis dengan industri lokal, rantai pasok (supply chain), serta dunia pendidikan vokasi dan perguruan tinggi agar SDM lokal siap bersaing.

    5. Hilirisasi Gas  – Mendorong hilirisasi industri petrokimia, pupuk, metanol, hingga pembangkit berbasis gas yang terintegrasi dengan kawasan industri dan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Momentum besar di Cekungan Kutai ini harus menjadi titik balik. Kalimantan Timur tidak boleh lagi sekadar menjadi penonton di atas limpahan kekayaan alamnya sendiri. Melalui instrumen PI 10 persen dan tata kelola yang berintegritas, cita-cita luhur Pasal 33 UUD 1945 untuk menghadirkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dapat benar-benar terwujud di Bumi Etam. (SS)

    Laporan: Sahbudiman

  • Ketegangan Masalah Lahan Plasma, Ketua Komisi II Desak Pemerintah Ambil Sikap Tegas Terhadap PT Prima

    Ketegangan Masalah Lahan Plasma, Ketua Komisi II Desak Pemerintah Ambil Sikap Tegas Terhadap PT Prima

    Fokusinews.com, Senin 03 Agustus 2026
    BULUNGAN – Persoalan realisasi kebun plasma antara masyarakat Desa Tanah Kuning dan pihak manajemen perusahaan PT Prima Bahagia Permai ( PBP ) hingga kini belum menemui titik terang. Konflik yang telah berlangsung selama belasan tahun tersebut dinilai merugikan masyarakat akibat ketidakpastian hak yang seharusnya mereka terima.
    Menanggapi hal tersebut usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga Tanah Kuning, Ketua Komisi II DPRD, Mustapa, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengambil langkah lebih proaktif dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
    “Kami berharap pemerintah lebih proaktif menyelesaikan persoalan ini. Jika kita melihat regulasi yang ada, pihak perusahaan (PT Prima) sudah melanggar aturan, sementara hak masyarakat masih diabaikan dan sampai sekarang belum diselesaikan,” tegas Mustapa.


    Mustapa menambahkan, konflik lahan yang sudah berjalan sekian puluh tahun ini memicu gesekan sosial di tengah masyarakat desa, termasuk timbulnya aksi tuduh-menuduh antarwarga hingga mantan kepala desa. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghadirkan kepastian hukum.
    Dalam RDP tersebut, pihak pimpinan perusahaan dinilai kerap berdalih dan mencari celah regulasi guna menghindari kewajiban mereka terhadap masyarakat setempat.
    “Biasa kalau kita melihat perusahaan selalu mencari alasan regulasi supaya terlepas dari tuntutan masyarakat. Masyarakat kita ini sudah jadi korban. Seharusnya mereka sudah menikmati hasil dari plasma ini,” ujar Mustapa.
    Atas dasar itu, Komisi II DPRD mendesak Pemda untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas jika terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen PT Prima.
    “Harapan kami kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil sikap tegas. Apabila tuntutan masyarakat tidak diakomodir, menindaklanjuti persoalan plasma ini dengan memberikan sanksi tegas jika ada pelanggaran, agar masalah ini tidak terus berlarut-larut,” pungkasnya.

    Editor  : FN – AR

  • UPACARA BENDERA DI SD YPK WADIBU TUMBUHKAN SEMANGAT NASIONALISME JELANG HUT KE-81 RI

    UPACARA BENDERA DI SD YPK WADIBU TUMBUHKAN SEMANGAT NASIONALISME JELANG HUT KE-81 RI

    Biak Numfor-PAPUA. Fokusinews.com– Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026, SD YPK Wadibu, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, menggelar upacara bendera sebagai bagian dari pembinaan karakter dan penguatan rasa cinta tanah air bagi para peserta didik. Senin, 3 Agustus 2026.

    Upacara tersebut melibatkan para siswa sebagai petugas upacara yang telah dipersiapkan secara khusus. Dengan mengenakan seragam lengkap dan selempang petugas upacara, para siswa menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta semangat nasionalisme dalam menjalankan tugas masing-masing.

    Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa, kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi lomba gerak jalan tingkat SD, SMP, dan SMA se-Distrik Oridek yang dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Pihak sekolah terus melakukan latihan rutin agar para siswa memiliki kesiapan fisik, kekompakan, kedisiplinan, dan mental yang baik sehingga mampu memberikan penampilan terbaik pada ajang perlombaan tersebut.

    Kepala sekolah bersama para guru berharap melalui kegiatan upacara dan latihan gerak jalan, para siswa tidak hanya mampu berprestasi dalam perlombaan, tetapi juga semakin memahami makna kemerdekaan dengan mengisi perjuangan melalui belajar, disiplin, kerja sama, serta semangat gotong royong.

    Momentum peringatan HUT RI juga diharapkan menjadi sarana mempererat persatuan antar sekolah di Distrik Oridek serta menumbuhkan generasi muda yang berkarakter, cinta tanah air, dan bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.