Serui, fokusinews.com — Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menegaskan pentingnya sikap kooperatif dan transparan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi proses audit terperinci oleh BPK RI Perwakilan Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat mengikuti arahan audit bersama pimpinan OPD, kepala distrik, bendahara barang, bendahara keuangan, serta pihak terkait lainnya di Gedung Silas Papare, Serui, pada Selasa (07/04/2026) kemarin.
Menurut Bupati, dalam arahan tersebut BPK RI menekankan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah aktif memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selama proses pemeriksaan berlangsung. Hal ini dinilai penting sebagai dasar dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan aset di Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Seluruh pimpinan OPD dan pihak terkait harus kooperatif serta terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan auditor,” tegasnya.
BPK RI juga memberikan ruang konsultasi kepada OPD selama proses audit berlangsung. Jika terdapat hal yang belum dipahami, pimpinan OPD diminta untuk tidak ragu meminta pendapat dan saran dari tim auditor selama berada di Serui yang dijadwalkan berlangsung sekitar 40 hari.
Dalam kesempatan itu, Bupati kembali mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar tidak meninggalkan tempat tugas selama proses audit terperinci berjalan, guna memastikan kelancaran koordinasi dan penyediaan dokumen.
Lebih jauh, Bupati menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ia menilai selama ini pemahaman teknis masih terbatas pada beberapa pihak di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sementara sebagian besar pimpinan OPD hanya memahami secara umum.
“Kondisi ini harus kita ubah. Semua pimpinan OPD harus mampu memahami dan menyusun laporan keuangan serta laporan asetnya masing-masing,” ujarnya.
Bupati berharap, dengan peningkatan pemahaman dan keterlibatan aktif seluruh OPD, sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat berjalan lebih tertib dan profesional ke depan.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa sistem yang dibangun saat ini harus berkelanjutan dan dapat dijalankan oleh siapa pun pemimpin di masa mendatang.
“Ketika kita sudah tidak menjabat, sistem ini harus tetap berjalan dengan baik. Generasi berikutnya harus benar-benar memahami mekanisme pengelolaan keuangan dan aset daerah,” pungkasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen optimistis dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta menghadirkan laporan yang lebih akuntabel dalam setiap pemeriksaan BPK RI ke depan.
