Papua, fokusinews.com — Polemik antara Paul Finsen Mayor dan Majelis Rakyat Papua (MRP) terus menjadi perhatian publik. Menyikapi dinamika tersebut, tokoh muda Papua, Habelino Sawaki, menyampaikan pernyataan sikap yang menekankan pentingnya menjaga etika publik, kedewasaan demokrasi, serta kepentingan rakyat Papua.
Dalam pernyataannya kepada fokusinews.com pada minggu (19/04/2026), Habelino menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Senator Paul Finsen Mayor harus dipahami sebagai kritik kelembagaan, bukan serangan personal terhadap individu di MRP.
Menurutnya, respons sebagian oknum anggota MRP yang menyerang secara personal dinilai tidak tepat dan tidak mencerminkan sikap demokratis yang sehat.
“Kritik tersebut merupakan refleksi terhadap implementasi Otonomi Khusus Papua yang dalam praktiknya masih menunjukkan keterbatasan kewenangan MRP,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi tersebut membuat MRP kerap dipersepsikan hanya menjalankan fungsi koordinatif tanpa daya dorong kuat dalam memperjuangkan kepentingan Orang Asli Papua (OAP).
Secara moral dan sosiologis, Habelino menyebut masyarakat Papua menaruh harapan besar kepada MRP agar tampil lebih progresif dalam melindungi hak-hak OAP.
Ia menilai kurang tepat jika lembaga tersebut lebih fokus membela diri atau mengklaim keberhasilan, sementara sebagian masyarakat masih menilai kinerjanya belum optimal.
“Legitimasi moral lembaga tidak ditentukan oleh klaim internal, tetapi oleh penilaian rakyat,” tegasnya.
Habelino juga menyoroti langkah sebagian anggota MRP yang melaporkan Senator PFM ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ia menilai langkah tersebut kurang tepat dalam relasi antar-lembaga.
Menurutnya, tindakan itu justru berpotensi memperkeruh situasi dan menghambat dialog substantif yang seharusnya dikedepankan.
Ia menegaskan bahwa Senator PFM memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat melalui proses politik. Sementara itu, MRP merupakan representasi kultural dari unsur adat, agama, dan perempuan.
Dengan demikian, menurutnya, kritik dari seorang senator seharusnya disikapi secara terbuka, bukan defensif.
Sebagai solusi, Habelino mendorong MRP untuk menjadikan kritik tersebut sebagai momentum memperkuat kelembagaan. Ia juga mengusulkan adanya sinergi antara MRP dan DPD RI guna mendorong penguatan kewenangan melalui jalur legislasi.
“Dengan demikian, MRP dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Habelino berharap polemik yang terjadi dapat menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan serta memperkuat perjuangan hak-hak rakyat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
