Jayapura, fokusinews.com – Konferensi ke-3 Analisis Papua Strategis (APS) resmi digelar di Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapura, Jumat (29/05/2026). Forum berskala nasional dan internasional ini menjadi ruang strategis membahas arah pembangunan Papua berbasis etnosains menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Konferensi APS 3 menghadirkan sejumlah tokoh penting nasional, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Selain itu, hadir pula kepala daerah dari berbagai wilayah Papua, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, hingga delegasi luar negeri dari Jepang, Australia dan Selandia Baru.
Ketua Umum APS, Laos Deo Calvin Romayum, mengatakan tema pembangunan berbasis etnosains dipilih karena Papua memiliki kekayaan budaya, pengetahuan lokal dan sistem kehidupan adat yang harus dijadikan fondasi utama pembangunan.
Menurutnya, Papua tidak bisa dibangun hanya dengan pendekatan modernisasi semata, tetapi harus berpijak pada identitas dan kearifan masyarakat asli Papua.
“Papua memiliki kekuatan budaya dan pengetahuan lokal yang luar biasa. Karena itu pembangunan Papua harus lahir dari akar budaya masyarakat sendiri,” ujar Laos Deo Calvin Romayum.
Dalam konferensi tersebut, APS juga menggelar sejumlah forum strategis, mulai dari forum masyarakat adat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga konektivitas wilayah Papua.
Laos menjelaskan, APS kini terus memperkuat jejaring internasional untuk mendukung pembangunan Papua dari berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan, perdamaian dunia hingga penguatan inovasi global.
“Dengan PBB melalui FAO UN untuk ketahanan pangan dunia, kemudian bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation untuk promosi perdamaian dan resolusi konflik dunia. Dan juga dengan Yamagata Papua Friendship Association, komunitas masyarakat Jepang yang keluarganya banyak gugur di Papua pada masa Perang Dunia II,” jelasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi internasional tersebut bertujuan membangun dukungan terhadap pembangunan Papua, baik dari sisi kebijakan fiskal, moneter maupun penguatan sumber daya profesional global untuk mendukung kajian pembangunan Papua ke depan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan Papua tidak boleh tertinggal dalam agenda besar Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan pembangunan modern di Papua harus tetap menjaga identitas dan budaya masyarakat adat.
“Jangan sampai ketika Indonesia menjadi negara maju dan modern, Papua justru kehilangan jati diri dan akar budayanya,” tegas Ribka Haluk.
Ribka juga menyoroti pentingnya kemandirian kepala daerah dalam mengelola pembangunan daerah di tengah perubahan global yang terus berkembang.
“Harapan saya kepala daerah harus mengelola pembangunan dengan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan global. Kementerian Dalam Negeri mengawal terus, tetapi suatu saat daerah harus mandiri,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri HAM Mugianto menilai pendekatan pembangunan Papua selama ini belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat lokal karena kurang mempertimbangkan budaya dan sistem pengetahuan masyarakat adat.
Menurutnya, Papua bukanlah tanah kosong, melainkan wilayah yang memiliki ratusan suku, bahasa dan sistem pengetahuan lokal yang hidup selama ratusan tahun.
“Pembangunan yang tidak mengacu pada etnosains berisiko melanggar prinsip hak asasi manusia. Karena itu pembangunan Papua harus menghormati budaya dan pengetahuan lokal masyarakat adat,” kata Mugianto.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan pandangan kritis terkait pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, termasuk Papua. Ia menegaskan pentingnya menjaga alam dan budaya Papua di tengah derasnya investasi dan modernisasi.
“Papua adalah surga terakhir Indonesia. Jangan sampai orang Papua menjadi asing di tanahnya sendiri,” tegas Dedi Mulyadi.
Dalam pidatonya, Dedi juga mengkritik cara pandang modern yang kerap meremehkan pengetahuan leluhur dan kearifan lokal.
“Leluhur kita berabad-abad mampu menjaga alam ini dengan baik. Tetapi salah satu kebodohan kita hari ini adalah menganggap rendah pengetahuan yang bersumber dari leluhur dan menganggap rendah kearifan lokal,” ujarnya.
Konferensi APS 3 dijadwalkan berlangsung selama dua hari dan akan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk percepatan pembangunan Papua yang berkeadilan, berbasis budaya serta berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
