fokusinews.com / Biak — Bupati Biak Numfor, Markus O Mansnembra, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Biak Numfor, Senin (13/04/2026) kemarin. Penyampaian ini menjadi bagian dari kewajiban konstitusional kepala daerah dalam melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Dalam sambutannya, Bupati terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada umat Muslim serta Selamat Hari Raya Paskah kepada umat Kristiani di Kabupaten Biak Numfor. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta seluruh pihak yang telah mendukung jalannya pemerintahan daerah.
“LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada DPRD sekaligus kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025,” ujarnya.
Bupati menjelaskan, LKPJ Tahun Anggaran 2025 memiliki makna khusus karena menjadi laporan pertama sejak dirinya dilantik sebagai Bupati pada 20 Februari 2025. Laporan ini tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga penanda awal pelaksanaan kepemimpinan dalam membangun Kabupaten Biak Numfor.
Kinerja Keuangan Daerah 2025
Dalam paparannya, Bupati menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1,23 triliun atau 89,78 persen dari target Rp1,37 triliun. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,25 triliun atau 87,50 persen dari total anggaran.
Komponen pendapatan terbesar masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu terus ditingkatkan ke depan.
Capaian Pembangunan Meningkat
Dari sisi pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 tercatat sebesar 75,48 poin, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 74,95 poin. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Di sektor kesehatan, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan mencapai 108,22 persen. Angka harapan hidup juga meningkat menjadi 71,21 tahun.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan menjadi 3,29 persen dari sebelumnya 2,28 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga naik menjadi Rp48 juta per jiwa.
Tantangan Kemiskinan dan Ketimpangan
Meski sejumlah indikator menunjukkan tren positif, Bupati mengakui masih terdapat tantangan serius, terutama pada peningkatan angka kemiskinan yang mencapai 25,73 persen pada 2025, naik dari 23,48 persen pada tahun sebelumnya.
Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Gini Ratio juga meningkat menjadi 0,412. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dalam mendorong pemerataan pembangunan.
“Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah akan memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta meningkatkan ketepatan sasaran bantuan,” tegasnya.
Komitmen Peningkatan SDM dan Layanan Publik
Dalam sektor pendidikan, pemerintah daerah mencatat sejumlah capaian positif, termasuk peningkatan angka partisipasi sekolah serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Di bidang kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bahkan melampaui target dengan capaian lebih dari 100 persen.
Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan infrastruktur dasar, seperti penyediaan air minum, perumahan layak huni, serta penanganan bencana dan pelayanan sosial.
Bupati menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui kemitraan yang kuat antara eksekutif dan legislatif, kita akan terus menyempurnakan kebijakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Biak Numfor,” pungkasnya.
