Aceh – Fokusinews.com ||
Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, menyoroti semakin parahnya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar yang kini dirasakan hampir di seluruh kabupaten dan kota di Aceh.
Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung selama sekitar tiga bulan terakhir dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, khususnya sektor transportasi, pertanian, dan perikanan.
Kelangkaan solar subsidi tersebut dinilai semakin terasa seiring meningkatnya aktivitas pertambangan di berbagai wilayah Aceh.
Sejumlah sopir angkutan umum mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi di SPBU sepanjang jalur operasional mereka.
Salah seorang sopir penumpang yang enggan disebutkan namanya mengaku hampir tidak menemukan SPBU yang menyediakan solar subsidi di sejumlah daerah yang dilaluinya.
“Sepanjang rute trayek yang saya lalui, tidak ada satu pun SPBU di wilayah Aceh yang menyediakan pasokan solar subsidi,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan sopir angkutan lainnya. Mereka menilai keterbatasan pasokan semakin parah bersamaan dengan maraknya penggunaan alat berat, seperti ekskavator, yang beroperasi di kawasan pertambangan.
Menanggapi kondisi tersebut, PBA mempertanyakan efektivitas pengelolaan dan pengawasan distribusi BBM subsidi di Aceh.
Menurut Subki Mohammad Bintang, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, apakah kuota solar subsidi yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta perkembangan aktivitas ekonomi dan usaha di Aceh. Kedua, apakah terdapat penyimpangan dalam penyaluran solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil, petani, nelayan, dan transportasi umum, namun diduga digunakan untuk mendukung operasional alat berat di sektor pertambangan.
Selain itu, PBA juga mempertanyakan mengapa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi belum berjalan maksimal sehingga masih terjadi antrean panjang di SPBU, kelangkaan pasokan, hingga munculnya praktik penjualan solar di luar harga resmi.
Menurut PBA, kondisi ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat.
Sektor transportasi mengalami gangguan yang berimbas pada meningkatnya biaya perjalanan dan distribusi barang.
Di sisi lain, kegiatan pertanian dan perikanan juga terhambat sehingga berpotensi mengancam ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat.
Tidak hanya itu, masyarakat juga terpaksa membeli solar dari pasar tidak resmi dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga subsidi yang ditetapkan pemerintah. Situasi tersebut dinilai menimbulkan rasa ketidakadilan dan meningkatkan ketidakpuasan sosial di tengah masyarakat.
Atas dasar itu, Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap alokasi dan distribusi BBM subsidi di Aceh.
PBA juga meminta pengawasan diperketat agar solar subsidi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dialihkan untuk kepentingan usaha komersial maupun aktivitas pertambangan yang tidak berhak menerima subsidi.
Selain itu, pemerintah diminta menambah kuota pasokan apabila terbukti terjadi kekurangan kebutuhan di lapangan serta memberikan kepastian ketersediaan solar bagi masyarakat yang berhak.
“Jika ditemukan adanya penimbunan, penyalahgunaan, maupun penyelundupan BBM subsidi, maka aparat penegak hukum harus menindak tegas seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Subki Mohammad Bintang.
PBA berharap persoalan kelangkaan solar subsidi di Aceh dapat segera ditangani secara serius dan transparan demi melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Reporter : Muslim Syah
