Jayapura, fokusinews.com — Ketua LSM LIRA Provinsi Papua, Yohanis Wanane, melontarkan kritik tajam terhadap arah pengelolaan sektor strategis di Papua, khususnya terkait komposisi pemegang saham dan penempatan jabatan di Bank Papua.
Dalam pernyataannya di Jayapura, Yohanis menegaskan bahwa semangat Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus benar-benar diwujudkan melalui keberpihakan nyata kepada Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki kompetensi dan kapasitas profesional.
Menurutnya, ruang strategis di lembaga keuangan daerah tidak boleh dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu yang justru mengabaikan prinsip keadilan bagi OAP.
“Kami meminta agar pemegang saham Bank Papua benar-benar memberikan ruang prioritas bagi OAP yang kompeten. Jangan sampai ada kesan lembaga pengelola keuangan daerah ini digiring untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu dengan menempatkan orang-orang yang tidak mewakili OAP secara adil,” tegas Yohanis Wanane.
LSM LIRA Papua menilai, strategi pengelolaan institusi daerah harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berpihak pada semangat pemberdayaan masyarakat asli Papua.
Yohanis menguraikan adanya kekhawatiran publik terhadap praktik-praktik yang dianggap lebih mengutamakan hubungan keluarga maupun jaringan tertentu dalam penempatan jabatan strategis.
Menurutnya, pola seperti itu berpotensi mencederai semangat Otsus yang selama ini diperjuangkan untuk membuka akses dan kesempatan yang adil bagi OAP di berbagai sektor, termasuk dunia perbankan.
Selain itu, LSM LIRA Papua juga mendesak Gubernur Papua agar tetap berpegang pada asas Otonomi Khusus dalam setiap pengambilan kebijakan strategi daerah.
Yohanis menegaskan bahwa Otsus bukan sekedar kebijakan administratif, namun merupakan instrumen penting untuk memperkuat posisi ekonomi Orang Asli Papua.
“Gubernur harus taat asas Otsus. Semangat Otsus itu jelas, yaitu memberikan afirmasi dan ruang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua untuk terlibat dan memimpin di sektor strategis,” tambahnya.
LSM LIRA Papua berharap Bank Papua dapat menjadi simbol keberpihakan ekonomi daerah terhadap masyarakat asli Papua, bukan sekadar lembaga keuangan yang dikuasai elite tertentu.
Menurut Yohanis, keberadaan OAP yang kompeten di posisi strategis akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Papua.
