Serui, Fokusinews.com – Masyarakat dari tiga kampung, yakni Kampung Wabo, Korombobi, dan Wonsupi, menyatakan penolakan terhadap keberadaan bagang yang saat ini berada di wilayah perairan mereka. Penolakan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama masyarakat dengan alasan keberadaan bagang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas nelayan tradisional serta program pengembangan kampung nelayan yang sedang dijalankan, yang dikutip dari Vidio yang tersebar diakun facebook atas nama Karel Piterson Wamea pada Rabu (15/07/2026).
Salah seorang perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa warga dari ketiga kampung telah sepakat tidak menerima operasional bagang di wilayah tersebut.
“Berkaitan dengan bagang yang hari ini berlabuh di laut, kami masyarakat Kampung Wabo, Korombobi, dan Wonsupi tidak menerima. Bagang itu harus dikembalikan ke Nabire. Kami tidak menginginkan ada bagang di tempat ini karena di kampung ini sedang ada program kampung nelayan. Oleh karena itu kami tidak bersedia menerima bagang yang ada di laut tersebut dan meminta agar segera dipulangkan,” ujar perwakilan masyarakat yang dikutip dari vidio tersebut.
Penolakan tersebut juga ditegaskan oleh Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Korombobi yang mengaku mewakili aspirasi masyarakat dari tiga kampung.
Menurutnya, masyarakat selama ini menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan menggunakan peralatan tangkap tradisional yang memiliki jangkauan terbatas.
“Saya sebagai Ketua Bamuskam Kampung Korombobi mewakili masyarakat tiga kampung menyampaikan bahwa kami tidak menerima bagang beroperasi di wilayah Korombobi, Wabo, dan Wonsupi. Wilayah ini merupakan tempat masyarakat mencari ikan dengan alat tangkap tradisional yang dapat kami jangkau,” katanya.
Ia menilai penggunaan bagang dengan peralatan yang lebih modern dikhawatirkan dapat memengaruhi ruang tangkap nelayan tradisional yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.
“Kami tidak menginginkan bagang yang beroperasi dengan peralatan yang begitu canggih. Karena itu, kami meminta agar bagang tersebut dikembalikan,” tegasnya.
Masyarakat berharap aspirasi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah serta instansi yang membidangi sektor kelautan dan perikanan, sehingga pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pemilik bagang maupun instansi pemerintah terkait mengenai keberadaan dan legalitas operasional bagang tersebut. Fokusinews.com akan berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk melengkapi pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan.
