Fokusinews.com | Palembang,- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menyelenggarakan acara kegiatan Rapat Koordinasi Teknik Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel.
Adapun Rakortekrenbang ini sendiri membahas mengenai urusan tenaga kerja dan transmigrasi dalam rangka peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UCJ) tahun 2026 yang kegiatan ini dipusatkan di ballroom Arya Duta Palembang, Rabu (29/4/2026).
Turut hadir didalam kegiatan ini dari Pemprov Sumsel yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Dr Drs H Edward Candra, M.H diwakili oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel diwakili oleh Sekretaris Disnakertrans Sumsel Drs Slamet Riyadi, M.Si, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Muhyidin, para pegawai di jajaran BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, para Kepala Disnakertrans dan Kepala Bappeda di 17 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Sumsel, serta undangan lainnya.
Dikatakan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Muhyidin, jadi memang masih menjadi tugas kami untuk terus memperluas jaringan pelayanan kami. Serta tadi yang sangat strategis, yang sangat mulia, kita ingin sama untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di provinsi Sumsel.
“Tentu kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kabupaten/kota yang telah hadir pada Rakortekrenbang atas kerjasama, support, sinergi bersama BPJS ketenagakerjaan dalam rangka untuk terus meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan punya tiga tugas utama dari pemerintah, dari negara, yang pertama kami di minta bersama-sama dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan bahwa seluruh pekerja baik itu pekerja sektor formal atau pun informal terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Tugas kami yang kedua adalah tentu setelah menjadi peserta kami, terdaftar di program jaminan sosial, maka kami diminta untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Baik itu ketika pekerja mengalami resiko kecelakaan kerja, kita fasilitasi rumah sakit yang sudah bekerjasama,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, alhamdulillah hampir 90 persen adalah rumah sakit yang ada di provinsi Sumsel ini sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga bagi pekerja yang mengalami resiko-resiko kecelakaan itu bisa langsung kami rawat, kami layani di rumah sakit yang sudah bekerjasama.
“Sehingga pekerja-pekerja yang ingin claim dari jaminan hari tua, jaminan kematian itu, dari rumah semua data-data di send, di upload, tinggal kami menunggu di rumah untuk pencairan claim nya dilakukan,” katanya.
Masih dilanjutkannya, disini perlu kami sampaikan juga tolong kalau misalnya ada orang-orang yang diluar Jamsostek, atau mengaku dari BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek yang ingin membantu claim tolong itu juga tidak perlu di perhatikan. Itu banyak sekali kw-kw yang mendatangi rumah-rumah, bikang petugas dari BPJS Ketenagakerjaan ingin membantu untuk pencairan claim.
“Tolong nanti kalau ada yang seperti itu sampaikan ke kami, masyarakat untuk edukasi, silahkan bapak, ibu nanti bisa komunikasi dengan kantor- kantor cabang kami yang sudah tersebar di provinsi Sumsel untuk melakukan edukasi, karena biayanya cukup tinggi yang di minta, yakni 50 persen dibeberapa tempat,” ucapnya.
Menurut PLT Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T, sudah banyak detail disampaikan berbagai tantangan-tantangan kita tentunya dalam mengawal UCJ ini yakni Universal Coverage Jaminan Ketenagakerjaan yang mudah-mudahan insya Allah dalam perjalanan kita nanti ada rumusan yang mungkin nanti bisa kita sepakati.
“Tujuannya adalah untuk menuju target-target UCJ yang mungkin harapannya kita kalau bahasa di Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendekati angka 51 persen, ini angka yang cukup luar biasa,” imbuhnya.
Masih disampaikannya, kami juga berharap kalau konteks tadi kaitan dengan UCJ ketenagakerjaan, konteks yang kedua adalah transmigrasi. Ada lebih kurang 36 desk rakortek yang kita ikuti terutama teman-teman Bappeda kabupaten/kota ini sedang berjibaku bersama-sama merumuskan berbagai hasil kaitan dengan konteks ini.
“Namun hanya 5 urusan besar yang diminta untuk hadir offline sisanya online, artinya 5 urusan besar ini dianggap sangat urgen dan penting, karena tidak bisa didiskusikan secara online. Jadi kalau online itu, apalagi kalau didaerah sering terjadi gangguan jaringan,” bebernya.
