Pelaksanaan Ujian SD YPK Anggaduber Berjalan Lancar, Kepala Sekolah Soroti Minimnya Tenaga Guru

Biak, Oridek-Papua, Fokusinews. Pelaksanaan ujian akhir semester di SD YPK Anggaduber, Distrik Oridek, berlangsung tertib dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Pemerintah.

Kegiatan ujian dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 05 hingga 07 Mei 2026. dengan mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah pusat, baik dari sisi materi maupun waktu pelaksanaan.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Kepala SD YPK Anggaduber, Frans Yansen, Rumaropen, S.Pd., menyampaikan bahwa pada hari pertama ujian, siswa mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKn. Sementara pada hari kedua, ujian meliputi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) serta Pendidikan Agama. Adapun hari ketiga dijadwalkan untuk mata pelajaran Matematika.

Foto. Proses Ujian Siswa SD YPK Anggaduber

Secara umum pelaksanaan ujian berjalan sebagaimana mestinya dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Meski pelaksanaan ujian berjalan lancar, pihak sekolah menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama terkait keterbatasan tenaga pendidik. Dari total tenaga pengajar di sekolah tersebut, hanya satu orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Kepala Sekolah, sementara satu orang tenaga tata usaha dan sisanya merupakan guru honorer.

Foto. Proses Pengawasan Ujian oleh Guru

Kami sangat kekurangan tenaga guru. Ini menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah terpencil seperti Oridek” ungkapnya.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utama. Dengan jumlah siswa yang relatif sedikit, sekolah kesulitan dalam mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional, termasuk pembayaran honor guru dan penyediaan alat tulis kantor (ATK).

Saat ini, jumlah siswa di SD YPK Anggaduber tercatat sebanyak 105 orang, namun yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hanya sekitar 50 siswa. Hal ini disebabkan banyak siswa belum memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga berbasis barcode, yang menjadi syarat utama dalam penginputan data ke sistem Dapodik.

Banyak data siswa ditolak sistem karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang sesuai. Ini menjadi kendala serius bagi kami,” jelasnya.

Pihak sekolah berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi pendidikan di daerah terpencil, khususnya dalam penyediaan tenaga guru berstatus PPPK serta dukungan anggaran.

Kami berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan sekolah-sekolah di daerah terpencil, baik dari sisi tenaga pendidik maupun dukungan pembiayaan, agar proses belajar mengajar dapat berjalan maksimal,” pungkasnya.

 

 

(Heri)/Kaperwil Papua.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *